Sekda KBB Ancam Tunda Tukin Satu OPD

Sekda KBB Ade Zakir. (DIcky Mawardi/Satumedia)**

SATUMEDIA – Pemkab Bandung Barat akan lebih mempertegas absensi bagi pegawai negeri sipil (PNS). Bagi yang telat masuk kerja apalagi bolos dipastikan tunjangan kinerja (tukin) yang diterima tiap bulan bakal dipotong.

“Apabila satu orang PNS saja telat masuk kerja apalagi sampai bolos, konsekuensinya tukin satu organisasi perangkat daerah (OPD) bakal kita tunda pembayarannya. Jadi sanksinya tidak hanya dijatuhkan kepada perorangan , tapi seluruh PNS di OPD tempatnya bertugas,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ade Zakir di Ngamprah, Jumat (26/4/2024).

Diakuinya, penundaan pembayaran tukin ini sebagai upaya Pemkab Bandung Barat mendisiplinkan pegawai ASN dalam ketepatan waktu masuk kerja. Aspek disiplin ini sangat penting dalam peningkatan kinerja pemerintahan.

“Sanksi soal absensi ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari penundaan pembayaran tukin satu OPD. Selanjutnya akan kita berlakukan pemotongan tukin,” tegasnya.

Ia tidak memungkiri banyak PNS yang memiliki disiplin tinggi, tapi tukin yang diterimanya sama dengan PNS yang kerap telat masuk kerja.

“Kasihan bagi PNS yang disiplin waktunya bagus. Oleh karena itu, jika sanksi penundaan sampai pemotongan Tukin diberlakukan tak ada lagi PNS yang malas kerja,” tandasnya.

Sekda menjanjikan, jika semua PNS Pemkab Bandung Barat sudah disiplin waktu kerja maka dirinya akan mengusulkan untuk menaikkan tukin pada tahun anggaran 2025.

“Saya yang akan pertama mengusulkan kenaikan tukin. Asal, seluruh PNS di Pemkab Bandung Barat disiplin waktu dan terus meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Ade Zakir, Pemkab Bandung Barat sudah memberlakukan absensi berswafoto atau memakai sistem face recognition dengan menggunakan handphone android. Tapi ada saja yang mencoba mengakalinya sehingga seolah-olah hadir, tapi orangnya tidak ada di kantor.

Informasi yang dihimpun, untuk mengakali
absensi online adalah dengan memakai mock location atau aplikasi GPS palsu.

Dengan menggunakan aplikasi ini seakan-akan posisi absennya terekam di kantor padahal posisi
realtime pegawai tersebut tidak berada di tempat tersebut.

Begitupun dengan foto selfie saat absensi bisa dimanipulasi menggunakan metode Face Off dan Fake Camera.

“Validasi absensi akan terus kita lakukan sehingga manakala ada PNS yang mencoba mengakali absensi, kita memiliki bukti kuat ketika sanksi penundaan sampai pemotongan tukin diberlakukan,” tegasnya.*

Pos terkait