SATUMEDIA.ID – Ketika musisi Ritchie Ismail alias Jeje Govinda terpilih sebagai Bupati Bandung Barat, banyak yang memandangnya sebelah mata. Latar belakang selebritas sering kali dianggap minim pengalaman teknokratis. Tapi sejarah demokrasi lokal Indonesia menunjukkan, figur “luar” kadang justru membawa energi perubahan—selama mereka paham konteks dan mampu membangun tim yang tepat.
Jeje, yang memimpin bersama Asep Ismail, mantan pejabat Kemenag—mengusung visi AMANAH: Agamis, Mandiri, Aman, Nasionalis, Akuntabel, dan Harmonis. Enam kata ini tidak sekadar akronim kampanye, melainkan cerminan arah pemerintahan mereka. Jeje tak menunggu lama untuk membuktikannya. Dalam tiga bulan pertama, ia langsung mengganti sejumlah pejabat eselon, membangun komunikasi intensif dengan media lokal, dan rutin turun langsung ke lapangan.
Gaya “blusukan” Jeje mengingatkan publik pada model kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Jokowi. Saat warga mengeluhkan krisis air, ia memanggil camat dan kepala dinas di lokasi kejadian, bukan dari balik meja kantor. Ini adalah komunikasi politik langsung, yang jika konsisten, bisa menjadi jembatan antikesenjangan antara pemerintah dan rakyat.
Namun, simbol bukan substansi. Tantangan Jeje adalah bagaimana mentransformasikan visi AMANAH menjadi kebijakan terukur dan berkelanjutan. Misalnya, “Agamis” diwujudkan dengan insentif untuk guru ngaji dan pemeliharaan tempat ibadah. “Mandiri” diterjemahkan sebagai dukungan terhadap UMKM dan pertanian digital. Bahkan ia menggagas beasiswa bagi perangkat desa—kebijakan unik yang patut dicermati.
Paling ambisius adalah komitmen terhadap akuntabilitas. Dalam konteks Bandung Barat, ini berarti melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang lekat dengan konflik politik dan kasus korupsi.
Jeje mewarisi sebuah kabupaten yang pernah mengalami kekosongan kepemimpinan definitif dan reputasi tata kelola yang tidak ideal. Maka, “Akuntabel” harus dimulai dari pembenahan birokrasi dan pembentukan budaya kerja baru yang anti transaksional.
Visi AMANAH akan diuji oleh waktu dan hasil. Popularitas Jeje di mata publik belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas kebijakan. Di sinilah pentingnya kontrol warga, media, dan lembaga pengawasan. Kita tentu tak ingin narasi perubahan hanya menjadi “storytelling” yang berhenti di media sosial.
Demokrasi lokal hari ini bukan lagi soal siapa yang tampil memukau, tetapi siapa yang mampu membuat birokrasi bekerja, anggaran tepat sasaran, dan warga merasa dilibatkan. Jika Jeje Ritchie Ismail berhasil mengarahkan pemerintahannya ke sana, maka kepemimpinannya akan menjadi studi kasus penting dalam politik transformatif di daerah.
Dalam demokrasi lokal, ukuran keberhasilan bukan popularitas, tetapi kemampuan memecahkan masalah nyata.*
Pemerhati Sosial Politik dan Pemerintahan Lokal.
