KBB Masuk Daerah dengan Politik Uang Tinggi, Dede Yusuf: Demokrasi Bisa Kalah Sama Gocapan

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi.(Dicky Mawardi/Satumedia).**

SATUMEDIA.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menyentil Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dinilainya merupakan salah satu daerah di Jawa Barat dengan tingkat politik uangnya tinggi.

“Bandung Barat itu, termasuk daerah di Jawa Barat yang tingkat money politics -nya tinggi. Lima tahun terjun dan merawat konstituen, di Bandung Barat bisa kalah sama gocapan,” sindir Dede Yusuf saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Pendidikan Politik (Dikpol) DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat di Grand Hani Hotel, Lembang, pada Sabtu (9/8/2025).

Dikpol digelar untuk kader dan pengurus DPC Partai Demokrat KBB. Dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, Ketua DPC Partai Demokrat KBB Imam Tunggara, dan lainnya.

Dede Yusuf mengingatkan kepada kader dan jajaran pengurus tingkat KBB untuk merubah keadaan, jangan sampai malah ikut keadaan.

“Praktik transaksional ini merusak kualitas demokrasi. Bahayanya, ketika sudah tertanam pemikiran memilih jalan politik uang ketimbang membawa program dan mendekatkan diri kepada masyarakat, semua itu tak akan dilakukan. Cukup nanti ketika pemilu digelar, tinggal bagi-bagi uang,” tuturnya.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini tidak menampik, popularitas penting, tapi yang utama adalah membangun kepercayaan.

“Oleh karena itu, Partai Demokrat berkomitmen untuk menekan praktik tersebut melalui revisi undang-undang pemilu, dengan mendorong pola kampanye yang lebih mendekatkan kader kepada masyarakat tanpa iming-iming materi,” tandasnya.

Menurutnya, pendidikan politik yang digelar Partai Demokrat merupakan salah satu cara mencegah politik transaksional. Tak hanya itu, pendidikan politik merupakan amanat undang-undang yang juga menjadi bagian dari tugas partai politik.

“Pendidikan politik ini bukan hanya ajang seremonial, melainkan wadah strategis untuk membekali kader dengan wawasan politik yang benar, termasuk memahami teknis, mekanisme, dan dinamika pemilu,” pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR ini.*

 

Pos terkait