SATUMEDIA.ID – Warga Kampung Nyampay RW 03, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluh masih dipungutnya pajak bumi dan bangunan (PBB) padahal tanah miliknya sudah dihibahkan untuk jalan.
Keluhan itu disampaikan warga kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi saat kunjungan daerah pemilihan (kundapil) Jawa Barat II Masa Sidang 2025-2026, Jumat (5/9/2025). Hadir Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys.
“Jalan di Kampung Nyampay ini membelah tanah warga. Namun, selama beberapa tahun terakhir warga masih membayar PBB. Ini berarti ada data yang tidak update,” kata Dede Yusuf.
Tak hanya itu, lanjut Dede Yusuf, masalah pertanahan lainnya juga dialami beberapa warga. Dimana tanah yang sudah dijual kepada pihak lain, namun harus tetap membayar PBB.
“Tanah yang sudah dijual, tapi pajaknya masih dibayar oleh penjual selama beberapa tahun. Saya mengusulkan kasus seperti ini untuk dilakukan pemutihan,” ujarnya.
Ia menduga, apa yang terjadi di Parongpong bisa saja terjadi di daerah lain Indonesia. “Pak RW 03 juga menyampaikan banyak persoalan serupa, besaran tanah yang di AJB-kan atau jual beli, ternyata pada saat di PTSL ternyata tidak sama tapi pajaknya masih harus membayar yang AJB,” ujarnya.
Hal lain yang menjadi sorotannya, berkaitan dengan ukuran luas lahan. Disinyalir kasus serupa juga terjadi di tempat lain.
“Warga bukan yang tidak mau membayar, warga mau membayar asal sesuai dengan apa yang dimiliki.Catatan-catatan ini mungkin bukan hanya di sini, mungkin di seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama,” ujarnya.*


