SATUMEDIA.ID – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengingatkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya wilayah pesisir selatan, memiliki tingkat aktivitas seismik yang cukup tinggi dan berpotensi memicu bencana besar.
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tercatat sebanyak 114 kejadian gempabumi dengan magnitudo di atas 5, dua kali gempabumi yang menimbulkan kerusakan, serta 44 guncangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Lebih jauh, berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia (PUSGEN 2017), kawasan selatan Jawa berpotensi mengalami gempabumi megathrust dengan magnitudo hingga h yang berisiko memicu tsunami besar.
“Ancaman ini nyata dan bisa terjadi tiba-tiba. Karena itu, kesiapsiagaan harus terus diperkuat. Sekolah Lapang Gempa (SLG) ini adalah wujud kepedulian negara untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bencana gempabumi dan tsunami,” ujar Dwikorita dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (26/9/2025).
Ia menegaskan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempabumi dan tsunami di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dwikorita menambahkan, Kabupaten Kulon Progo menjadi wilayah strategis karena tidak hanya berada di kawasan rawan bencana, tetapi juga menjadi pintu gerbang wisata Yogyakarta dengan keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA).
YIA disebutnya sebagai satu-satunya bandara di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara atau mungkin di dunia, yang sejak awal dirancang khusus untuk menghadapi ancaman gempabumi megathrust dan tsunami.
“Keberadaan YIA adalah simbol kesiapsiagaan bencana. Dengan desain khusus tersebut, Kulon Progo memiliki peluang menjadi contoh daerah tangguh bencana. Ketangguhan inilah yang akan menjaga rasa aman masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan dan investor,” tegas Dwikorita saat membuka Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) di Kulon Progo, Selasa (23/9/2025).
Sebagai bentuk penguatan mitigasi, BMKG terus menggencarkan sejumlah program, di antaranya Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami, Masyarakat Siaga Tsunami, serta BMKG Goes To School. Hingga kini, enam desa di DIY telah diakui sebagai Masyarakat Siaga Tsunami, sementara program edukasi di sekolah telah menjangkau 166 sekolah dengan lebih dari 20 ribu peserta.
Program-program tersebut dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam merespons tanda bahaya serta memahami peringatan dini. Dwikorita menegaskan, implementasi 12 Indikator Tsunami Ready yang ditetapkan UNESCO-IOC, seperti pembangunan rambu evakuasi, peta bahaya tsunami, hingga rencana kontinjensi, harus segera diwujudkan di daerah-daerah pesisir.
“Jika indikator tersebut dipenuhi, target zero victim bukan mustahil tercapai. Kuncinya adalah sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dalam membangun kesiapsiagaan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dwikorita berharap SLG di Kulon Progo ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam meneruskan ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari program ini.
“Bencana memang tidak bisa kita cegah, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Dengan kesiapsiagaan, kita tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga memastikan pembangunan dan pariwisata tetap berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo, Ahmad Ambar Purwoko, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) di Kulon Progo. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana gempabumi dan tsunami
BMKG menegaskan, upaya edukasi, latihan evakuasi, serta penguatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban jika bencana benar-benar terjadi.*
