SATUMEDIA.ID – Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Pertemuan Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Sosial Pusat melalui peningkatan kapasitas Pendamping PKH. Kegiatan berlangsung di Lembang selama dua hari, 26–27 November 2025,.
Pertemuan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos) Bandung, serta Dinas Sosial dari beberapa kabupaten lain yang berbagi praktik baik dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial KBB, Idad Saadudin menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memperkuat kompetensi Pendamping PKH, terlebih setelah berstatus sebagai ASN PPPK Kemensos. Dengan peningkatan kapasitas ini, para pendamping diharapkan mampu menjalankan tugas pengawalan berbagai program bantuan sosial pusat secara lebih profesional dan tepat sasaran.
“Pendamping PKH berada di garis terdepan. Mereka memastikan program seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako), BLT Kesra, PBI JK, hingga data Program Indonesia Pintar dapat tersalurkan dengan benar kepada keluarga penerima manfaat,” ujarnm Idad, Kamis (27/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Idad menegaskan kembali peran dan fungsi yang wajib dijalankan para pendamping, yaitu mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan KPM serta pemerintah daerah, mulai dari Dinas Sosial, camat, kepala desa, hingga UPTD pendidikan dan kesehatan.
“Juga memfasilitasi pertemuan rutin bulanan yang berisi edukasi, motivasi, dan pelatihan sederhana, memberikan edukasi terkait penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta embantu KPM dalam mengakses dan memanfaatkan seluruh program PKH,” tuturnya
Selain itu, lanjut Idad, harus memastikan seluruh bantuan sosial berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.
Kemudian, melakukan pemantauan data transaksi serta kondisi sosial ekonomi KPM, serta menjadi agen perubahan yang mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat agar mampu keluar dari garis kemiskinan.
*Melalui penguatan kapasitas ini, pemerintah daerah berharap akurasi data bansos semakin meningkat, keluhan masyarakat dapat diminimalisir, dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat semakin optimal,” pungkasnya.*
