SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat memperkuat persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran 2026-2027. Persiapan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi yang digelar di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (13/8/2026).
Rapat koordinasi itu difasilitasi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Bandung Barat dan dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda KBB bersama Kepala Dinas Sosial KBB.
Kepala Dinas Sosial KBB, Idad Saadudin mengatakan, rapat tersebut menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sekolah Rakyat selama tahun ajaran 2025-2026 sekaligus persiapan memasuki tahun ajaran 2026-2027.
Selain itu, pembahasan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Sekolah Rakyat secara daring bersama Kementerian Sosial dan Desk Penyediaan Lahan Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten/Kota pada Senin (11/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemkab Bandung Barat juga menyoroti kebutuhan penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Sejumlah perangkat daerah diminta segera mengambil langkah sesuai arahan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat di tingkat pusat.
Perangkat daerah yang dilibatkan antara lain Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Bapelitbangda, serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
“Koordinasi lintas perangkat daerah ini penting agar seluruh tahapan penyediaan lahan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai arahan pemerintah pusat,” kata Idad saat dikonfirmasi, Jumat (14/8/2026).
Pada tahun ajaran 2025-2026, Sekolah Rakyat diikuti 100 siswa tingkat SMP dan 100 siswa tingkat SMA. Sementara untuk tahun ajaran 2026-2027, sebanyak 45 siswa akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terpadu 4 milik Kementerian Sosial di Soreang.
Para siswa tersebut berasal dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Prosesnya mencakup rekrutmen calon siswa, penetapan peserta, pengiriman siswa, pemeriksaan kesehatan gratis hingga pendampingan selama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).
Dalam rapat tersebut juga disampaikan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat mengenai pembentukan tim pendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Tim ini diharapkan memperkuat pendampingan melalui kerja sama lintas sektor sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Penyediaan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen menjadi salah satu agenda utama yang terus dikoordinasikan. Pemkab Bandung Barat bersama perangkat daerah terkait diminta mempercepat proses tersebut sesuai arahan pimpinan.
Program Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik sehingga memiliki peluang untuk mengubah masa depan keluarganya,” ujarnya.*
