SATUMEDIA.ID – Menutup tahun 2025, program Konsolidasi Tanah yang dijalankan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki fase krusial. Hanya satu tahapan yang tersisa sebelum seluruh rangkaian kegiatan tuntas dilaksanakan.
Plt. Dirjen PTPP, Embun Sari, menegaskan komitmen kementerian untuk mempercepat penyelesaian program yang bertujuan menata ruang, mengurangi kawasan kumuh, serta meningkatkan kualitas permukiman dan nilai tanah masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam sesi pengarahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).
“Tahapan Konsolidasi Tanah tahun ini menunjukkan progres signifikan. Desain penataan (B04), persetujuan masyarakat (B06), hingga kesepakatan rencana aksi warga (B09) semuanya sudah selesai. Sekarang kita sedang finalisasi dokumen untuk masuk sertipikasi (B12). Insyaallah bisa 100 persen,” ujar Embun.
Sepanjang 2025, Ditjen PTPP telah melaksanakan Konsolidasi Tanah di 16 provinsi dengan total 2.833 bidang. Dari jumlah tersebut, progres pembangunan fisik mencapai 81 persen. Embun menyebut penyelesaian seluruh paket prioritas sangat bergantung pada kolaborasi erat antara Kanwil BPN Provinsi, kantor pertanahan, dan pemerintah daerah.
Program Konsolidasi Tanah tak hanya berfokus pada perbaikan struktur ruang, tetapi juga pada penataan kembali lingkungan permukiman agar lebih tertib, legal, dan layak huni. Upaya percepatan didukung penguatan data berbasis digital dan sistem monitoring melalui dashboard yang memungkinkan pemantauan real time di seluruh lokasi.
“Pelaporan digital harus disiplin. Dengan begitu, koordinasi bisa berjalan cepat dan kendala di lapangan segera teratasi,” tegas Embun.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan kondisi serapan anggaran Ditjen PTPP yang disebut menunjukkan tren positif. “Realisasi anggaran pusat sudah 93,96 persen, sementara daerah berada di angka 88 persen,” jelasnya.
Rakernas Kementerian ATR/BPN 2025 diikuti 471 peserta dari berbagai wilayah Indonesia dan berlangsung selama 8–10 Desember. Agenda tahunan ini dihadiri para pejabat pimpinan tinggi, kepala Kanwil BPN Provinsi, serta sejumlah kepala kantor pertanahan dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan pertanahan nasional.
Sesi pengarahan umum dipandu Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo. Selain Embun Sari, turut memberikan arahan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Agustyarsyah.*
