SATUMEDIA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat penyelesaian layanan pertanahan dengan menerapkan sistem antrean terjadwal untuk pengukuran tanah. Kebijakan ini diharapkan mampu memangkas penumpukan berkas sekaligus meningkatkan kepastian layanan bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, mengatakan sistem tersebut merupakan bagian dari transformasi layanan yang tengah diuji coba di berbagai daerah.
“Kami tidak ingin persoalan berkas terulang kembali, sesuai arahan Menteri. Karena itu, kantor-kantor daerah mulai menerapkan antrean pengukuran terjadwal, dan sejauh ini respons masyarakat cukup positif,” ujar Virgo dalam Rapat Pimpinan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Melalui skema Layanan Pengukuran Terjadwal, proses pengukuran tanah pada pendaftaran pertama kali kini dibuat lebih sederhana dan terukur. Setiap surveyor ditargetkan mampu menyelesaikan minimal satu berkas hingga tahap pemetaan bidang dalam satu hari.
Dari sisi pemohon, masyarakat diminta memastikan kesiapan sebelum jadwal pengukuran dilakukan. Mulai dari kejelasan tanda batas tanah, kehadiran sesuai waktu yang dipilih, hingga kondisi lokasi yang kondusif.
“Karena sistemnya terjadwal, pemohon bisa memilih sendiri waktu pengukuran sesuai kebutuhan,” kata Virgo.
Saat ini, layanan tersebut telah diterapkan di 38 Kantor Pertanahan yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
Ke depan, ATR/BPN menargetkan implementasi penuh layanan ini dilakukan secara bertahap. Pada Mei 2026, seluruh Kantor Pertanahan di Pulau Jawa ditargetkan sudah menerapkan sistem tersebut, disusul seluruh Indonesia pada Juni 2026.
Rapat Pimpinan yang membahas percepatan layanan ini dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan dihadiri jajaran pejabat tinggi kementerian serta kepala kantor wilayah BPN dari berbagai provinsi. Dalam forum tersebut, masing-masing direktorat jenderal juga memaparkan capaian dan target kinerja yang akan dikejar sepanjang 2026.*
