Irjen ATR/BPN Minta Jajaran Bekerja Sesuai Aturan, Tegaskan Tak Boleh Ada Calo dan Pungli

Irjen Kementerian ATR/BPN Wahyu Widada.(Dok.Kementerian ATR/BPN).**

SATUMEDIA.ID – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, mengingatkan seluruh jajaran agar mengedepankan kepatuhan terhadap aturan dalam menjalankan pelayanan pertanahan maupun pekerjaan administratif.

Menurut Wahyu, kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur operasional standar (SOP) menjadi landasan penting untuk menjaga integritas aparatur sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Wahyu saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).

Ia meminta setiap pegawai ATR/BPN memahami dasar hukum dan alur kerja sebelum mengambil tindakan atau menjalankan tugas.

“Setiap pekerjaan harus diawali dengan memastikan landasan hukumnya dan memahami tahapan prosedur yang harus dijalankan. Jika keduanya dipatuhi secara konsisten, aparatur akan memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas,” ujar Wahyu.

Di hadapan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat dan seluruh Kantor Pertanahan di wilayah tersebut, Wahyu menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh sekadar berorientasi pada kelengkapan administrasi atau pencapaian predikat tertentu.

Menurut dia, keberhasilan program tersebut harus terlihat dari perubahan nyata dalam pelayanan yang diterima masyarakat.

Setidaknya, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian seluruh satuan kerja, yakni memastikan tidak ada percaloan, menghilangkan praktik pungutan liar (pungli), serta menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat.

Wahyu menegaskan, masyarakat harus bisa mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa perlu menggunakan jasa perantara. Karena itu, informasi mengenai persyaratan, tahapan, dan mekanisme pelayanan harus disampaikan secara terbuka dengan bahasa yang mudah dipahami.

Selain itu, seluruh biaya pelayanan wajib mengacu pada tarif resmi yang telah ditetapkan. Pegawai dilarang meminta pembayaran tambahan di luar ketentuan maupun menerima gratifikasi.

“Jangan sampai masyarakat harus menggunakan perantara untuk mendapatkan pelayanan. Begitu juga dengan biaya, semuanya harus sesuai tarif resmi. Tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan,” tegasnya.

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah pengelolaan pengaduan. Wahyu meminta seluruh satuan kerja menyediakan saluran pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat dan memastikan setiap laporan mendapatkan tindak lanjut.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada keluhan masyarakat yang berhenti tanpa kepastian penyelesaian. Proses penanganan pengaduan harus dipantau hingga tuntas dan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan.

“Setiap laporan yang masuk harus ditangani dan dipastikan perkembangannya. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan atas persoalan yang telah mereka sampaikan,” kata Wahyu.

Kegiatan pembinaan tersebut dipandu Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma.

Sejumlah pejabat ATR/BPN turut memberikan pengarahan, yakni Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 dan Dialog di Provinsi Papua Barat serta Papua Barat Daya.*

Pos terkait