SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat memastikan hak gaji ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap aman dan tidak mengalami pengurangan pada tahun 2026, meski kemampuan fiskal daerah tertekan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ade Zakir Hasyim, menegaskan gaji PPPK akan tetap dibayarkan sesuai ketentuan dan mulai dicairkan pada awal tahun anggaran 2026.
“Tidak ada pemotongan. Nominal gaji PPPK tetap sama seperti tahun sebelumnya,” kata Ade.
Menurut Ade, sejak awal Pemkab Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran gaji PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, kebijakan pengurangan dana transfer pusat sebesar Rp 360,32 miliar tidak memengaruhi pembayaran gaji pegawai.
“Pembiayaan PPPK ini memang menjadi tanggung jawab daerah dan sudah kami siapkan sejak awal. Jadi tidak bergantung pada pusat,” ujarnya.
Meski anggaran telah tersedia, pencairan gaji PPPK masih menunggu proses evaluasi APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 oleh Gubernur Jawa Barat. Evaluasi tersebut menjadi dasar penetapan standar harga melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Ade memastikan, proses administratif tersebut tidak akan mengubah besaran gaji yang diterima PPPK.
“Ini hanya soal mekanisme. Standar harga harus ditetapkan dulu, tapi nominalnya tetap,” katanya.
Ade juga mengungkapkan adanya perubahan skema pembiayaan untuk PPPK guru. Mulai 2026, seluruh gaji PPPK guru akan sepenuhnya ditanggung oleh APBD Kabupaten Bandung Barat.
“Sebelumnya sebagian masih dibantu dari dana BOS. Sekarang sudah kita alihkan sepenuhnya ke APBD,” ujar Ade.
Ia menambahkan, seluruh kebutuhan anggaran gaji PPPK, termasuk guru, telah dihitung dan dimasukkan dalam APBD 2026, meski ia belum menyebutkan total nilai anggaran secara rinci.*
