SATUMEDIA.ID – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat Jawa Barat, secara bertahap beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027.
Pengalihan status tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan regulasi, validitas data pegawai, serta kemampuan anggaran masing-masing instansi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, Yunita Nur Fadila, mengatakan, proses perubahan status tidak akan berlangsung serentak bagi seluruh pegawai.
“Pengalihannya tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pelaksanaannya menyesuaikan kesiapan regulasi, hasil verifikasi dan validasi data keaktifan pegawai, serta ketersediaan anggaran di masing-masing instansi,” ujar Yunita.
Menurut dia, tahapan pengalihan tersebut mencakup berbagai kelompok jabatan, mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, Satpol PP, pemadam kebakaran (Damkar), hingga tenaga teknis.
Ia menjelaskan, khusus tenaga pendidik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan sekitar 242 guru PPPK Paruh Waktu yang datanya telah dinyatakan valid dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat beralih menjadi PPPK Penuh Waktu per 1 Januari 2027.
“Untuk guru, secara nasional ada sekitar 242 orang yang datanya sudah valid di Dapodik dan ditargetkan bisa beralih status serta menerima gaji penuh mulai 1 Januari 2027 tanpa harus mengikuti tes ulang,” kata Yunita.
Sementara itu, pengalihan status untuk profesi lainnya akan mengikuti tahapan penetapan formasi oleh kementerian atau instansi yang berwenang.
Selain perubahan status kepegawaian, skema pengalihan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai kedudukan pegawai setelah pembiayaan gajinya ditangani pemerintah pusat.
Yunita menjelaskan, tidak seluruh PPPK Paruh Waktu yang beralih menjadi PPPK Penuh Waktu otomatis berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat. Penentuannya bergantung pada jenis jabatan dan instansi yang menaungi masing-masing profesi.
Guru, misalnya, akan menjadi PPPK di lingkungan Kemendikdasmen atau Kementerian Agama. Tenaga kesehatan masuk dalam skema PPPK Kementerian Kesehatan, sedangkan Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran berada dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri.
Adapun tenaga teknis dan tenaga pelaksana lainnya yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah tetap diangkat sebagai PPPK Penuh Waktu pada instansi daerah masing-masing.
“Jadi, meskipun pembiayaan gajinya berasal dari pemerintah pusat melalui skema transfer atau APBN, status kepegawaiannya tidak otomatis semuanya menjadi pegawai pusat. Ada yang masuk kementerian dan ada pula yang tetap menjadi pegawai pemerintah daerah,” tutur Yunita.
Pemda tak bisa mutasi pegawai yang ditarik ke pusat
Perubahan kewenangan pengelolaan pegawai tersebut juga berpengaruh terhadap mekanisme penempatan dan mutasi.
Yunita mengatakan, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk memindahkan atau merotasi secara sepihak pegawai yang status kepegawaiannya telah dialihkan ke kementerian.
Untuk kelompok pegawai yang ditarik menjadi bagian dari instansi pusat, kewenangan penetapan kebutuhan, penempatan, hingga pemindahan atau redistribusi pegawai berada di tangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap dilibatkan dalam proses pemetaan kebutuhan pegawai, termasuk mengawasi kinerja mereka di lapangan.
“Pemda tetap dilibatkan melalui dinas terkait dan BKPSDM untuk mendata sekolah atau fasilitas pelayanan yang mengalami kekurangan maupun kelebihan pegawai. Dengan begitu, penempatan dan distribusinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan di daerah,” jelas Yunita.
Berbeda dengan kelompok tersebut, tenaga teknis dan tenaga pelaksana yang tetap berstatus sebagai pegawai daerah masih berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten.
Pemerintah daerah melalui pejabat pembina kepegawaian (PPK), kepala daerah, dan BKPSDM tetap dapat mengatur penempatan, mengevaluasi kinerja, serta melakukan rotasi internal sesuai ketentuan peraturan dan perjanjian kerja PPPK.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah merampungkan penandatanganan perpanjangan kontrak kerja bagi 5.717 PPPK Paruh Waktu.
Penandatanganan perpanjangan kontrak tersebut dilaksanakan selama empat hari, yakni pada 21-24 September 2026, di Gedung Serbaguna (GSG) Yayasan Bina Siswa Madani, Kecamatan Cisarua, KBB.
Dengan adanya tahapan pengalihan status mulai 2027, ribuan PPPK Paruh Waktu di Bandung Barat masih harus menunggu proses verifikasi, penetapan formasi, serta kepastian regulasi dan anggaran sebelum dapat beralih menjadi PPPK Penuh Waktu.*




