SATUMEDIA.ID – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati empat kebijakan strategis untuk menata sistem kepegawaian aparatur sipil negara (ASN). Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap.
Kesepakatan yang dicapai pada 6 November 2026 itu juga mencakup pemberian kesempatan bagi PPPK mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), kepastian masa kerja guru non-ASN dan tenaga kesehatan, serta pembukaan rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan program prioritas Presiden.
Dalam siaran persnya, Kementerian PAN-RB menyebut empat kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat manajemen ASN sekaligus memberikan kepastian status dan keberlanjutan karier bagi tenaga yang selama ini menopang pelayanan publik.
Berikut empat poin kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait penataan ASN:
1. PPPK Paruh Waktu Diangkat Menjadi PPPK Penuh Waktu
Pemerintah menyepakati pengangkatan PPPK Paruh Waktu dari berbagai profesi menjadi PPPK Penuh Waktu. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan mencakup sejumlah sektor pelayanan publik.
Kelompok pegawai yang masuk dalam kebijakan tersebut meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya.
Perubahan status ini menjadi bentuk penghargaan pemerintah terhadap kontribusi para pegawai yang selama ini menjalankan tugas di berbagai instansi dan sektor strategis.
2. PPPK Penuh Waktu Diberi Kesempatan Ikut Seleksi CPNS 2027
Tak hanya meningkatkan status kepegawaian, pemerintah juga membuka peluang bagi PPPK lintas profesi yang telah beralih menjadi PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027.
Kesempatan tersebut diberikan kepada pegawai yang berminat dan harus ditempuh melalui proses seleksi terbuka serta kompetitif sesuai tahapan pengadaan ASN dan ketentuan perundang-undangan.
Kebijakan ini diharapkan memberikan kesempatan yang setara bagi warga negara untuk berkarier sebagai PNS sekaligus memperluas mobilitas talenta dalam birokrasi nasional.
3. Masa Kerja Guru Non-ASN dan Tenaga Kesehatan Diperpanjang
Pemerintah juga menyepakati pemberian kepastian keberlanjutan masa kerja bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria.
Perpanjangan perjanjian kerja diberikan kepada guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas pendataan (cut off) Desember 2024. Ketentuan ini berlaku bagi guru yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.
Selain guru, kebijakan serupa juga menyasar tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah turut memberikan kesempatan kepada kelompok tenaga tersebut untuk mengikuti seleksi CPNS 2027. Pelaksanaannya direncanakan mulai 1 Januari 2027 secara bertahap.
4. Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS 2026 untuk Program Prioritas Presiden
Kesepakatan keempat berkaitan dengan pembukaan rekrutmen CPNS pada 2026. Pengadaan pegawai baru ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam menjalankan program prioritas Presiden sekaligus mendukung regenerasi ASN.
Sejumlah formasi yang menjadi perhatian dalam rekrutmen tersebut antara lain Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, dan Guru Sekolah Unggul Garuda.
Selain formasi tersebut, pemerintah juga akan membuka kebutuhan jabatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas nasional.
Seleksi CPNS ini terbuka bagi putra-putri terbaik bangsa. Pemerintah menegaskan proses penerimaan akan dilaksanakan secara transparan, kompetitif, dan berdasarkan sistem merit.
Melalui empat kesepakatan tersebut, pemerintah dan DPR RI berupaya membangun tata kelola ASN yang memberikan kepastian status kepegawaian, perlindungan bagi tenaga pendidik dan kesehatan, serta kesempatan pengembangan karier yang lebih luas.
Di sisi lain, pembukaan rekrutmen CPNS juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga aparatur di berbagai sektor sekaligus memperkuat kapasitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.*
