SATUMEDIA.ID – Beban belanja pegawai yang meningkat setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai semakin menekan kemampuan fiskal sejumlah pemerintah daerah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta kesepakatan pemerintah dan DPR mengenai pembiayaan PPPK segera memiliki dasar hukum yang jelas. Menurut dia, pengaturan tersebut perlu dimasukkan dalam pembahasan RAPBN 2027.
Ecky mengatakan, persoalan belanja pegawai daerah menjadi salah satu hal yang perlu segera diselesaikan. Pasalnya, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen.
Di sisi lain, bertambahnya jumlah PPPK membuat belanja pegawai di sejumlah daerah berpotensi melewati batas tersebut.
“Di dalam HKPD dibatasi 30 persen. Faktanya belanja pegawai dengan adanya P3K menjadi beban daerah, banyak yang melampaui 30 persen,” ujar Ecky dikutip dari laman DPR RI, Senin (24/8/2026).
Menurut Ecky, pemerintah dan DPR telah menyepakati skema untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk rencana menjadikan pembiayaan PPPK sebagai tanggung jawab pemerintah pusat.
Namun, dia menilai kesepakatan itu harus segera diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran yang memiliki kepastian hukum.
“Kalau ditarik menjadi beban pusat, ini harus ada alas hukumnya, dan ini harus dimasukkan di dalam pembahasan RAPBN 2027,” tegasnya.
Daerah Butuh Ruang Fiskal
Ecky menilai pengalihan pembiayaan PPPK kepada pemerintah pusat dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah.
Dengan berkurangnya tekanan belanja pegawai, daerah diharapkan memiliki kemampuan lebih untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Selain itu, pemerintah juga membuka opsi relaksasi terhadap batas belanja pegawai daerah. Menurut Ecky, kebijakan tersebut dapat menjadi jalan keluar bagi daerah yang saat ini menghadapi keterbatasan fiskal.
“Apapun skemanya, kita harus menyelesaikan permasalahan ini. Sudah ada dengan cara relaksasi, tapi nanti bagaimana implementasi relaksasi itu kita bahas di Undang-Undang RAPBN,” ujarnya.
Meski demikian, Ecky mengingatkan penguatan fiskal daerah tidak cukup hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.
Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih baik juga diperlukan agar setiap rupiah anggaran dapat digunakan secara efektif.
Ecky juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu mengetahui program pemerintah pusat yang masuk ke wilayahnya. Dengan begitu, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dapat dilakukan bersama.
“Perencanaan dan pelaksanaannya, kenapa harus diketahui oleh daerah? Supaya ada kontrol, ada pengendalian dari masyarakat sekitar dan pemerintah daerah sekitar,” kata dia.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan pembiayaan PPPK harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola anggaran daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan pengelolaan keuangan pusat dan daerah tidak hanya menyelesaikan persoalan belanja pegawai, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan menjalankan pembangunan.*
