SATUMEDIA.ID – Rencana pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi oleh TNI Angkatan Laut dinilai perlu disertai perhitungan matang mengenai biaya operasional dan strategi pemanfaatan teknologinya.
Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi mengatakan, status kapal sebagai hibah dari Pemerintah Italia tidak berarti Indonesia terbebas dari beban anggaran. Kapal tersebut tetap membutuhkan biaya besar untuk menjalani retrofit, modernisasi, persenjataan, hingga berbagai penyesuaian sebelum dapat digunakan secara optimal.
“Yang penting waktu itu saya ingatkan, jangan sampai beban operasional ini terlalu besar. Kita belum tahu persis, karena kapal ini direnovasi, di-upgrade, disenjatai, dan direhab, sehingga kapalnya optimal dan berangkat dari Italia ke Indonesia,” kata Mulyadi dikutip dari laman DPR RI, Sabtu (5/9/2026).
Menurut dia, aspek pembiayaan harus menjadi perhatian sejak awal agar pengoperasian Giuseppe Garibaldi tidak justru menambah tekanan terhadap anggaran pertahanan Indonesia.
Mulyadi menilai keberadaan kapal induk tersebut memang memiliki nilai strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas. Namun, manfaat pertahanan itu harus dihitung beriringan dengan kemampuan pemerintah membiayai operasional dan pemeliharaannya dalam jangka panjang.
“Walaupun dalam pelaksanaannya hibah itu bukan tidak ada biaya. Justru kita cukup besar biayanya supaya dia layak lagi untuk dioperasikan,” ujar legislator Fraksi Partai Demokrat itu.
Komisi I DPR sebelumnya telah menyetujui penerimaan hibah Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia senilai 54,02 juta euro pada 20 Juli 2026.
Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan, antara lain mengenai kesiapan operasional, kesinambungan anggaran, serta transfer teknologi untuk mendukung kemampuan TNI dan industri pertahanan nasional.
Bagi Mulyadi, aspek transfer teknologi justru harus menjadi salah satu keuntungan utama dari kehadiran kapal induk tersebut.
Ia meminta pemerintah tidak menjadikan Giuseppe Garibaldi sekadar sebagai tambahan kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Pengoperasian kapal itu harus menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi personel sekaligus memperdalam penguasaan teknologi pertahanan maritim di dalam negeri.
“Kalau memang ini menjadi bagian dari kita untuk mempelajari teknologi kapal induk, menuju PT PAL agar ke depan kita bisa memiliki atau membangun kapal induk sendiri dengan mempelajari teknologi yang disisipkan oleh kapal induk ini,” kata Mulyadi.
PT PAL Diminta Terlibat
Mulyadi secara khusus mendorong keterlibatan PT PAL Indonesia dalam proses modifikasi dan pengembangan kemampuan kapal tersebut.
Menurut dia, keterlibatan industri pertahanan nasional akan membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh pengalaman langsung dalam teknologi kapal perang berukuran besar.
Ia menekankan, proses tersebut harus diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan teknologi, bukan sekadar pekerjaan perbaikan kapal.
“Jadi transfer of knowledge, transfer pengetahuan, transfer teknologi, itu sesuatu yang sangat diperlukan,” tegasnya.
Pemerintah sebelumnya menyatakan Giuseppe Garibaldi akan dimodifikasi di PT PAL sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia.
Mulyadi berharap proses tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan nasional. Dalam jangka panjang, pengalaman mengoperasikan dan memodifikasi kapal induk diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk mengembangkan, bahkan membangun sendiri kapal induk sesuai kebutuhan pertahanan nasional.*
