SATUMEDIA.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti rencana PT Michelin Indonesia yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 280 karyawan.
Ia menyambut baik langkah cepat Kementerian Ketenagakerjaan yang meminta perusahaan menunda keputusan tersebut, seraya menegaskan bahwa keselamatan pekerjaan ratusan keluarga harus menjadi prioritas.
Netty menilai, dalam tekanan ekonomi global yang tidak stabil, perusahaan tidak bisa gegabah mengambil langkah ekstrem. Ia menekankan pentingnya dialog bipartit sebagai ruang untuk mencari jalan keluar tanpa langsung mengorbankan para pekerja.
“Dorongan untuk membuka dialog bipartit adalah langkah yang tepat. Di tengah situasi ekonomi yang serba tidak pasti, perusahaan dan pekerja harus duduk bersama untuk menemukan solusi terbaik sebelum memutuskan PHK,” tegas Netty dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Sabtu (15/11/2025).
Menurutnya, PHK harus benar-benar dijadikan pilihan paling akhir setelah seluruh upaya efisiensi dan penyelamatan kerja dilakukan. Ia mengingatkan bahwa perusahaan sebesar Michelin memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap para pekerjanya.
“Kita memahami tekanan bisnis yang mereka hadapi, tapi jangan sampai efisiensi justru memunculkan persoalan sosial yang lebih besar. Prinsip kemanusiaan, keberlanjutan, dan kepedulian terhadap nasib keluarga pekerja harus diutamakan,” ujarnya.
Netty berharap penundaan PHK dapat membuka ruang dialog yang lebih produktif, sehingga perusahaan tetap bisa menjaga stabilitas usaha tanpa harus melemahkan hak dan masa depan para pekerja.
Ia juga mendorong agar pemerintah dan perusahaan menyiapkan program pelatihan ulang (re-skilling) bagi pekerja yang berpotensi terdampak restrukturisasi.
“Dialog yang sehat akan membuka ruang kompromi, baik melalui pengaturan jam kerja, rotasi, atau pelatihan ulang. Dengan begitu, pekerja tetap punya harapan dan perusahaan tidak kehilangan SDM berpengalaman,” ujar perempuan yang kerap disapa Netty Aher ini.
Netty juga mengingatkan agar pemerintah daerah dan Dinas Ketenagakerjaan aktif melakukan pendampingan selama proses dialog berlangsung, termasuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi bila PHK tidak dapat dihindari.
“Pengawasan pemerintah penting agar prosesnya transparan dan adil. Negara harus hadir untuk memastikan setiap langkah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Netty menilai, tantangan yang dihadapi Michelin Indonesia bisa menjadi cerminan persoalan yang lebih luas di industri manufaktur nasional.
“Kita perlu memastikan industri tetap bertahan, tapi juga memastikan pekerja tidak menjadi korban pertama dari perubahan ekonomi global. Kuncinya ada pada kolaborasi dan komunikasi yang terbuka,” pungkasnya.*
