SATUMEDIA.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meminta pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Dede usai mengunjungi objek wisata Geo Theater Hawu Pabeasan di Kampung Cidadap, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (10/7/2026).
Menurut Dede, berbagai persoalan yang terjadi di sejumlah daerah, seperti keterlambatan pembayaran gaji hingga munculnya wacana pemutusan hubungan kerja (PHK) PPPK, menjadi sinyal perlunya pembenahan sistem rekrutmen aparatur.
Ia menilai pemerintah daerah harus berani melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah berjalan dengan mengidentifikasi akar persoalan di masing-masing wilayah.
“Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, yang perlu dilakukan sekarang adalah meninjau kembali proses rekrutmen dan melihat di mana letak persoalannya. Evaluasi ini penting agar masalah yang sama tidak terus berulang pada masa mendatang,” kata Dede.
Dede menjelaskan, aturan mengenai pengangkatan aparatur sebenarnya sudah cukup jelas. Namun, implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran daerah.
Menurut dia, penambahan ASN maupun PPPK seharusnya dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan organisasi, bukan sekadar memenuhi permintaan penambahan formasi.
“ASN dan PPPK memang dibutuhkan untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik. Tetapi, jumlahnya harus dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan riil serta kemampuan fiskal pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengingatkan, belanja pegawai merupakan salah satu komponen yang dibatasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus menjaga agar anggaran tidak hanya terserap untuk membiayai aparatur, tetapi juga tetap tersedia bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Jangan sampai ruang fiskal daerah habis untuk belanja pegawai. Anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung,” tutur Dede.
Lebih lanjut, Dede meminta organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun kebutuhan aparatur secara lebih objektif dan terukur. Jika jumlah pegawai masih kurang, rekrutmen dapat dilakukan. Namun, apabila formasi sudah memadai, pemerintah daerah perlu menahan penambahan pegawai baru.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga regenerasi aparatur dengan tetap membuka peluang bagi lulusan baru melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
“Kebijakan penataan ASN dan PPPK harus mengedepankan keseimbangan antara kualitas pelayanan publik, kesehatan keuangan daerah, dan kesempatan bagi generasi muda untuk menjadi bagian dari birokrasi. Dengan cara itu, kebutuhan aparatur dapat terpenuhi tanpa membebani anggaran daerah,” pungkasnya.*
