SATUMEDIA.ID – Setelah lebih dari satu dekade mengalami kerusakan, Jalan Jayagiri 1 RW 015, Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), akhirnya kembali diperbaiki.
Jalan yang menjadi akses penting bagi warga menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan tersebut terakhir kali diperbaiki pada 2010. Kondisinya yang rusak selama bertahun-tahun bahkan membuat sejumlah warga terjatuh saat melintas menggunakan sepeda motor.
Kepala Desa Jayagiri Cece Wahyudin mengatakan, keterbatasan anggaran desa membuat pemerintah desa kesulitan memperbaiki seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangannya.
“Di Desa Jayagiri ada sekitar tiga kilometer jalan kabupaten dari total kurang lebih lima kilometer jalan desa. Dengan anggaran desa yang terbatas, tentu tidak mungkin semuanya bisa kami perbaiki sekaligus,” ujar Cece di sela peresmian Jalan Jayagiri I ,Rabu (23/9/2026).
Peresmian jalan dilakukan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf dan Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys
Menurut dia, pemerintah desa kemudian berupaya mencari dukungan melalui komunikasi dengan Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Perbaikan Jalan Jayagiri 1 akhirnya mendapat dukungan anggaran dari APBD KBB 2026.
Cece menyebut jalan tersebut bukan sekadar akses lingkungan, tetapi menjadi jalur penting bagi aktivitas warga sehari-hari, termasuk menuju sekolah dan fasilitas kesehatan.
“Jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Sebelumnya kondisinya cukup membahayakan dan beberapa warga pernah jatuh dari sepeda motor ketika melintas,” katanya.
Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mengatakan, pembangunan infrastruktur di desa merupakan bagian dari komitmennya untuk tetap dekat dengan masyarakat.
“Ini merupakan bentuk komitmen saya untuk terus bersama masyarakat. Selama masih diberi amanah, komunikasi dengan kepala desa dan masyarakat akan terus kami lakukan agar pembangunan bisa berlanjut,” kata Pither.
Ia mengatakan, dukungan pembangunan tidak hanya diarahkan untuk jalan, tetapi juga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Menurut Pither, pada 2025-2026 pihaknya mendorong sejumlah program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, mulai dari infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, sanitasi, rumah ibadah, hingga lingkungan hidup.
“Program yang kami dorong tidak hanya jalan. Ada juga MCK, ruang kelas baru, rumah ibadah, sarana air bersih, hingga dukungan terhadap pengelolaan lingkungan dan persampahan,” ujarnya.
KBB Bergantung pada Transfer Pusat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan, keterbatasan fiskal menjadi salah satu persoalan yang dihadapi banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat.
Ia menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) KBB berada di kisaran Rp1,1 triliun, sementara dukungan transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp1,8 triliun.
“Kalau melihat struktur pendapatannya, Bandung Barat memang masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, ruang pemerintah daerah untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan juga terbatas,” kata Dede.
Menurut Dede, kondisi tersebut membuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, hingga pemerintah desa menjadi penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan.
Ia menjelaskan, dukungan dari pemerintah pusat tidak dapat diberikan secara langsung untuk setiap kebutuhan infrastruktur desa. Karena kewenangan pembangunan jalan tertentu berada di pemerintah daerah.
“Peran kami di pusat adalah mendorong agar dukungan dan program pemerintah pusat bisa turun ke daerah. Sementara kebutuhan konkret di lapangan disampaikan melalui pemerintah daerah,” ujarnya.
Dede mengapresiasi upaya Pither Tjuandys dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menilai pembangunan jalan desa mungkin tidak selalu terlihat monumental, tetapi manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
“Justru pembangunan seperti jalan desa ini penting karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana wakil rakyat bisa menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan,” katanya.
Dede juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui bagaimana APBD digunakan, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, hingga belanja modal dan pembangunan.
“Yang paling penting adalah transparansi. Masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran digunakan dan siapa yang mengerjakan pembangunan. Dengan keterbukaan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan wakil rakyat bisa terus dijaga,” ujar Dede.
Ia menegaskan, keberhasilan seorang wakil rakyat tidak diukur dari seberapa besar proyek yang dipajang atas namanya, namun seberapa terbuka ia mengelola kepercayaan yang diberikan.
“Yang paling penting bukan siapa yang mengerjakan atau siapa yang mendapat pujian. Yang terpenting, apakah masyarakat terbantu. Pak Piter sudah mencontohkan hal yang tepat, jadilah transparan. Masyarakat berhak tahu bahwa uang rakyat dikelola untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” tandasnya.*
