SATUMEDIA.ID – Masa kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan berakhir pada Oktober 2026.
Meski demikian, Pemerintah Kota Bandung memastikan kontrak para PPPK paruh waktu tersebut akan diperpanjang.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, perpanjangan kontrak dilakukan karena Pemkot Bandung belum memiliki kemampuan fiskal untuk mengubah status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
“Kontrak mereka kan habis di Oktober. Akan diperpanjang,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (20/8/2026).
Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung masih menunggu implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 terkait status PPPK.
Menurut dia, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus mengurangi beban pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah daerah.
“Kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya. Kami masih menunggu implementasi APBN 2027 yang akan menjadikan semua PPPK sebagai pegawai pemerintah pusat,” katanya.
Kontrak Diperpanjang
Farhan mengatakan, perpanjangan kontrak menjadi solusi sementara bagi PPPK paruh waktu yang masa kerjanya berakhir Oktober mendatang.
Jika nantinya PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat, Pemkot Bandung dinilai akan memiliki ruang fiskal lebih besar untuk mengatur kebutuhan pegawai.
“Kalau PPPK sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, maka kita ada keleluasaan untuk mulai merekrut kembali PPPK paruh waktu,” ujar Farhan.
Ia menyebut, sebagian besar PPPK di lingkungan Pemkot Bandung merupakan tenaga pendidik. Karena itu, keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan pendidikan.
“Sebagian besar PPPK kita kan guru. Dan itu sangat diperlukan,” ucapnya.
Terkait anggaran, Farhan memastikan kondisi belanja pegawai dalam APBD Kota Bandung masih aman untuk membiayai perpanjangan kontrak tersebut.
“Alhamdulillah, aman. Belanja pegawai mah aman pisan,” katanya.
Namun, Pemkot Bandung tetap harus menyiapkan strategi pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan. Farhan mengatakan, kebutuhan belanja daerah berpotensi menimbulkan defisit sehingga diperlukan sumber pembiayaan tambahan.
“Sekarang ini dalam kebijakan umum anggaran, kita memang harus memikirkan strategi defisit anggaran. Kebutuhannya pasti defisit, maka Pemerintah Kota bersama mitra-mitra yang lain, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat harus mencari pembiayaan,” tuturnya.
Menurut Farhan, sumber pembiayaan tidak harus berasal dari pinjaman. Pemerintah daerah dapat mencari alternatif lain, seperti dukungan APBD provinsi, APBN, investasi perusahaan, hingga badan usaha milik negara (BUMN).
“Pembiayaan bisa dari mana saja. Mungkin dari APBD provinsi, mungkin dari APBN, mungkin dari investasi perusahaan dan BUMN,” pungkasnya.*
