Bapenda Kabupaten Bandung Buka Suara soal Piutang Pajak Rp 713 Miliar, Ini Langkah Penanganannya

Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Tatang Kusnawan.(Istimewa).**

SATUMEDIA.ID – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung menjelaskan duduk perkara piutang pajak daerah yang mencapai Rp 713 miliar. Nilai tersebut merupakan akumulasi piutang pajak selama periode 1994 hingga 2023 yang hingga kini masih tercatat dalam pembukuan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Tatang Kusnawan mengatakan, angka tersebut bukan berarti pemerintah daerah membiarkan tunggakan pajak tanpa upaya penagihan.

Menurut Tatang, sebagian besar piutang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah menumpuk selama puluhan tahun sejak pengelolaannya diserahterimakan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kepada pemerintah daerah.

“Angka Rp 713 miliar itu adalah akumulasi sejak diserahterimakan dari KPP Pratama ke Pemerintah Kabupaten Bandung, utamanya berupa PBB-P2 yang menumpuk selama puluhan tahun,” ujar Tatang kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Ia mengakui, tidak seluruh piutang tersebut dapat dipastikan tertagih. Pasalnya, rentang waktu yang panjang membuat proses penagihan menghadapi berbagai kendala.

Beberapa di antaranya adalah wajib pajak yang telah berpindah tempat tinggal, perubahan kepemilikan objek pajak, hingga data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Untuk mendorong masyarakat melunasi tunggakan, Pemkab Bandung telah menerapkan kebijakan penghapusan denda PBB-P2 untuk tahun pajak 1994 hingga 2023.

Melalui kebijakan tersebut, masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak tanpa dibebani akumulasi denda yang selama ini terus bertambah.

Proses penghapusan denda juga dilakukan secara otomatis melalui sistem. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu mendatangi kantor Bapenda atau mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Kemudahan lainnya, warga yang saat ini tinggal di luar Kabupaten Bandung tetap bisa membayar kewajiban pajaknya dari tempat domisili masing-masing.

“Program pemutihan denda ini sudah digelar berulang kali sejak tahun 2021. Terakhir, kami mempertegas kembali penghapusan denda untuk periode 1994 hingga 2024 melalui peraturan yang berlaku,” kata Tatang.

Selain memberikan keringanan kepada wajib pajak, Bapenda Kabupaten Bandung juga menyiapkan langkah pembenahan untuk menangani piutang pajak yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah tersebut.

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah memvalidasi seluruh data piutang. Proses ini bertujuan memilah tunggakan yang masih memungkinkan untuk ditagih dan piutang yang sudah tidak dapat ditindaklanjuti.

Penilaian tersebut mencakup keberadaan objek pajak, status wajib pajak, hingga kemungkinan piutang telah melewati masa kedaluwarsa.

Selanjutnya, Bapenda akan memprioritaskan penagihan terhadap piutang dengan nilai besar. Upaya yang ditempuh meliputi penerbitan surat teguran, surat paksa, hingga pelibatan juru sita pajak.

Bapenda juga memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri. Dalam kerja sama tersebut, kejaksaan dapat membantu proses penagihan berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan Bapenda.

Adapun piutang yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti tidak lagi dapat ditagih akan diusulkan untuk dihapus dari pembukuan.

Namun, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja. Pemerintah daerah harus mengikuti prosedur resmi melalui Keputusan Bupati serta melampirkan bukti upaya penagihan yang sebelumnya telah ditempuh.

Dalam kesempatan yang sama, Tatang turut menanggapi sorotan publik mengenai 253 paket pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bapenda Kabupaten Bandung.

Ia menjelaskan, banyaknya jumlah paket pengadaan tidak serta-merta menunjukkan adanya praktik pemecahan paket untuk menghindari proses tender.

Menurut dia, dugaan pemecahan paket harus dibuktikan berdasarkan substansi kebutuhan, bukan sekadar melihat jumlah paket yang tercantum dalam RUP.

“Dugaan pemecahan paket baru dapat dikatakan sah jika terbukti secara substansi adalah satu kebutuhan, satu waktu, dan satu sumber dana, lalu sengaja dipecah-pecah agar lolos proses tender,” tegasnya.

Tatang menambahkan, perbedaan jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, maupun keluaran pekerjaan menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai pengadaan.

Kegiatan seperti publikasi, sosialisasi, dan operasional, misalnya, dapat memiliki kebutuhan serta keluaran pekerjaan yang berbeda.

Ia menyebut penyusunan paket pengadaan tersebut mengacu pada ketentuan terbaru, yakni Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dengan tetap merujuk pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Melalui pembenahan data, optimalisasi penagihan, serta perbaikan tata kelola pengadaan, Bapenda Kabupaten Bandung menyatakan berkomitmen meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dan mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.*

Pos terkait