SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kota Bandung memasang target ambisius di awal 2026. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), nilai investasi ditetapkan mencapai Rp11,363 triliun, seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,35 persen.
Target tersebut menjadi salah satu fokus penguatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menekankan pentingnya kebersamaan dan aksi nyata seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi tantangan pembangunan kota yang kian kompleks.
Ia menyebut Kota Bandung memiliki keterbatasan wilayah, namun menyimpan potensi ekonomi dan investasi yang sangat besar.
“Bandung ini kota kecil secara wilayah, tapi target investasinya besar. Di sinilah peran kita. Bukan hanya DPMPTSP, tetapi seluruh perangkat daerah harus saling mendukung,” ujar Iskandar dikutip, Senin (5/1/2026).
Iskandar juga mengapresiasi perkembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung yang dinilainya semakin matang dan inovatif, bahkan menjadi rujukan bagi daerah lain.
Menurut dia, MPP bukan sekadar pusat layanan administrasi, melainkan wajah pemerintah di mata masyarakat.
Salah satu inovasi yang disorot adalah layanan wali nikah terintegrasi di MPP Kota Bandung yang disebut menjadi satu-satunya di Indonesia. Dalam kurun tiga bulan, layanan tersebut telah melayani sekitar 200 pasangan.
“Ini bukti bahwa pelayanan publik bisa dibuat mudah, dekat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal-hal seperti inilah yang harus terus dikembangkan,” katanya.
Sekda juga menyinggung transformasi birokrasi yang tengah berjalan, khususnya peralihan jabatan struktural ke fungsional. Ia menegaskan perubahan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai penurunan peran ASN.
“Sistem boleh berubah, tapi target dan kinerja tidak boleh turun. Saya yakin DPMPTSP mampu menjawab tantangan ini,” tegas Iskandar.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Erick Attauriq, melaporkan capaian kinerja dan langkah strategis yang disiapkan jajarannya memasuki 2026.
Ia mengungkapkan realisasi investasi Kota Bandung sepanjang 2025 menunjukkan tren sangat positif. Target investasi dalam RKPD 2025 sebesar Rp7 triliun berhasil dilampaui, dengan capaian hingga triwulan ketiga mencapai Rp10,162 triliun.
“Ini menjadi modal optimisme kita. Namun tantangan ke depan juga semakin besar,” ujar Erick.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DPMPTSP mengusulkan penyesuaian sistem kerja serta penguatan struktur organisasi, termasuk pengembangan MPP agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan dan investasi.
Erick menambahkan, sekitar 80 persen ASN di lingkungan DPMPTSP saat ini merupakan pejabat fungsional. Komposisi ini justru dinilainya sebagai kekuatan jika dikelola dengan sistem kerja yang tepat, kolaboratif, dan berbasis kinerja.
“Dengan sistem kerja yang baru, koordinasi kita sederhanakan tanpa mengurangi tanggung jawab jabatan fungsional. Prinsipnya, kerja tetap cepat dan target tetap tercapai,” jelasnya.
Kegiatan pengarahan ditutup dengan kerja bakti bersama di lingkungan kantor DPMPTSP. Bagi jajaran DPMPTSP, kegiatan tersebut menjadi simbol kesiapan menyambut 2026 dengan lingkungan yang bersih, sistem kerja yang lebih solid, serta semangat pelayanan publik yang semakin kuat.*
