SATUMEDIA.ID – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok rentan. Ribuan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (kelompok 3B) di Kecamatan Cipatat tercatat belum menerima manfaat program tersebut.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Bandung Barat, Fauzan Azima, menyebut keterlambatan ini terjadi karena proses pendataan ulang penerima manfaat yang tengah dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ini bukan karena program tidak berjalan. Kami sedang memastikan data penerima benar-benar akurat, sehingga tidak ada yang terlewat,” kata Fauzan, Senin (19/1/2026).
Pendataan ulang dilakukan melalui Sistem Pengelolaan Pangan Industri (SPPI). Langkah ini dinilai penting menyusul perluasan sasaran MBG sebagaimana diatur dalam Juknis 401.1 Tahun 2025, yang kini mencakup peserta didik, kelompok 3B, pesantren, hingga anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
Fauzan menjelaskan, saat ini setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki keterbatasan kapasitas, yakni maksimal 2.000 peserta didik dan 500 penerima dari kelompok 3B. Namun, kuota tersebut direncanakan meningkat seiring kebijakan terbaru pemerintah pusat.
“Dengan sasaran yang makin luas, data harus konkret. Kalau tidak, pelayanan bisa timpang,” ujarnya.
Ia mengakui pelayanan MBG bagi kelompok 3B masih belum optimal dan terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bandung Barat, bukan hanya Cipatat.
“Kami terbuka mengakui bahwa layanan untuk balita dan ibu hamil belum maksimal. Ke depan, semua yang berhak harus terlayani,” kata Fauzan.
Untuk mengatasi keterbatasan layanan, Satgas MBG KBB tengah mengkaji kemungkinan penambahan dapur SPPG. Namun, keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil pendataan yang valid dan terverifikasi.
“Kalau kebutuhan melebihi kapasitas SPPG yang ada, tentu akan kami ajukan ke BGN. Tapi semuanya harus berbasis data,” ucapnya.
Dalam waktu dekat, Satgas MBG KBB akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari desa hingga perangkat daerah, guna menyinkronkan data penerima MBG.
Fauzan memastikan masyarakat yang belum menerima manfaat MBG dapat mengajukan pendataan melalui desa dan kecamatan setempat.
“Selama datanya lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan, akan kami rekap dan hitung kelayakannya. Prinsipnya, tidak ada yang ditinggalkan dalam program ini,” pungkasnya.*
