SATUMEDIA.ID – Persoalan kesehatan mental pelajar di Kota Bandung dinilai telah memasuki fase “lampu kuning” dan membutuhkan intervensi profesional secara serius. Pemerintah Kota Bandung pun bersiap memperkuat penanganan dengan melibatkan psikolog secara langsung di lingkungan sekolah.
Anggota Majelis Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jawa Barat sekaligus dosen psikologi Universitas Islam Bandung (Unisba), M Ilmi Hatta, mengatakan peningkatan kasus gangguan emosional dan perilaku di kalangan siswa, terutama jenjang SMP, menjadi sinyal penting perlunya langkah strategis.
“Di sekolah memang sudah ada guru BK, tapi kewenangannya terbatas. Untuk kasus tertentu yang cukup berat tidak bisa hanya ditangani guru BK. Harus ada psikolog yang turun langsung memberikan intervensi dan terapi,” ujar Ilmi dikutip Sabtu (7/2/2026).
Menurut dia, keterlibatan psikolog di sekolah tidak hanya berfokus pada penanganan siswa yang mengalami masalah, tetapi juga peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Guru Bimbingan Konseling (BK) nantinya akan mendapatkan pelatihan khusus untuk mengenali gejala awal gangguan mental serta memahami langkah penanganan awal yang tepat.
“Guru BK akan mendapat training. Jadi ketika menghadapi anak dengan masalah emosional atau perilaku, mereka sudah tahu harus berbuat apa, kapan perlu merujuk ke psikolog, dan bagaimana mendampingi siswa secara tepat,” jelasnya.
Program ini sejalan dengan komitmen Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang mendorong hadirnya psikolog di sekolah sebagai upaya menjaga kesejahteraan mental siswa. Dengan pendampingan yang lebih komprehensif, diharapkan siswa dapat merasa lebih nyaman, bahagia di lingkungan sekolah, serta mampu berkonsentrasi dalam proses belajar.
Tak hanya menyasar sekolah, program ini juga menempatkan peran orang tua sebagai bagian penting dalam solusi. Ilmi menilai banyak persoalan kesehatan mental anak berakar pada pola asuh dan lingkungan rumah, sehingga edukasi kepada orang tua menjadi langkah strategis.
“Nanti akan ada kolaborasi antara Himpsi dengan Dinas Pendidikan untuk intervensi di sekolah. Sementara secara kewilayahan, bisa berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan agar psikolog turun memberikan psikoedukasi kepada orang tua tentang cara mendidik dan mendampingi anak,” katanya.
Kolaborasi tersebut rencananya diwujudkan melalui pelatihan guru BK, program training of trainers (ToT), pendampingan psikolog di sekolah, hingga psikoedukasi bagi orang tua di tingkat wilayah. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan angka masalah kesehatan mental pelajar di Kota Bandung dapat ditekan secara bertahap.
“Ini tidak bisa dikerjakan satu pihak saja. Harus ada kerja sama antara sekolah, psikolog, pemerintah, dan orang tua. Intervensinya menyasar anak, tapi juga lingkaran di sekitarnya,” tutup Ilmi.*