SATUMEDIA.ID – Bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh pada 26 November 2025 menyisakan persoalan serius di sektor pertanahan. Sebanyak 95.000 arsip berupa buku tanah dan surat ukur dilaporkan basah dan rusak. Tak hanya itu, sedikitnya 165.000 warkah—dokumen penting yang menyimpan rekam jejak hak dan riwayat kepemilikan tanah masyarakat ikut terdampak.
Bencana yang melumpuhkan sedikitnya delapan kabupaten/kota tersebut tak hanya merendam permukiman dan fasilitas publik, tetapi juga mengancam kepastian hukum atas tanah warga. Di setiap lembar arsip yang rusak, tersimpan data vital penanda hak atas sebidang tanah. Ketika dokumen itu terendam, yang terancam bukan sekadar kertas, melainkan juga rasa aman pemiliknya.
Menyadari besarnya risiko, jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) bergerak cepat melakukan penyelamatan. Di ruang-ruang kantor yang masih berjejak lumpur, dokumen dibersihkan, dikeringkan, lalu dipilah satu per satu.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, mengakui proses ini bukan pekerjaan singkat.
“Kalau dihitung normal, mungkin lima tahun ke depan baru selesai untuk 165.000 dokumen. Karena itu, restorasi kami lakukan bersama berbagai pihak agar bisa dipercepat dan seluruh arsip terdampak selesai pada akhir 2026,” ujarnya.
Percepatan restorasi melibatkan empat pilar utama: Kanwil BPN Aceh, Kanwil BPN Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Kolaborasi lintas lembaga ini dinilai menjadi kunci. Semakin banyak sumber daya dan tenaga profesional yang terlibat, semakin besar peluang arsip-arsip tersebut kembali pulih dan pelayanan pertanahan bisa segera normal.
Arinaldi menilai sinergi ini tak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi para taruna STPN yang terjun langsung dalam proses restorasi.
“Semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi institusi dan masyarakat, sekaligus membentuk karakter taruna sebagai calon insan pertanahan yang profesional dan berintegritas,” katanya.
Restorasi arsip juga dimaknai sebagai momentum transformasi layanan. Menurut Arinaldi, proses pemulihan tak berhenti pada pembersihan dan pengeringan dokumen.
“Bukan hanya soal penjemuran. Data ini harus segera menjadi data digital. Kami berharap kantor pertanahan yang terdampak bisa lahir kembali sebagai kantor modern yang melayani secara digital,” ungkapnya.
Langkah digitalisasi dinilai penting untuk meminimalkan risiko serupa di masa depan sekaligus mempercepat pemulihan layanan bagi masyarakat yang terdampak.
Kepala ANRI, Mego Pinandito, menegaskan bahwa penyelamatan arsip bukan pekerjaan sederhana. Di lapangan, setiap tahap membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan koordinasi yang solid.
Untuk proses di Aceh, ANRI menerjunkan tenaga profesional yang bekerja berdampingan dengan jajaran BPN daerah.
“Penanganan arsip tidak bisa dilakukan sendirian. Harus ada kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, BNPB, hingga lintas kompetensi,” ujarnya.
Di tengah sisa genangan dan lumpur yang belum sepenuhnya surut, upaya penyelamatan terus berjalan. Restorasi ini bukan sekadar memulihkan dokumen negara, tetapi menjaga kepastian hukum dan hak masyarakat atas tanahnya agar tetap berdiri kokoh, bahkan setelah bencana berlalu.*
