SATUMEDIA.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sepanjang Ramadan 1447 Hijriah/2026 menuai sorotan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bandung, sejumlah orangtua siswa mengeluhkan kualitas dan kelayakan menu yang dinilai jauh dari standar gizi seimbang.
Sorotan itu salah satunya mencuat di SDN Taman Kopo Indah (TKI), Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih. Orangtua siswa mempertanyakan mutu makanan yang dibagikan selama bulan puasa oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu orangtua siswa yang enggan disebutkan namanya mengaku, sejak awal Ramadan menu MBG yang diterima jauh dari gambaran awal saat program tersebut diluncurkan.
“Dari awal puasa, menunya sangat jauh dari apa yang digambarkan. Satu paket hanya satu pisang, katsu kecil, dan tiga potong kentang rebus. Tanpa susu,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Menurut dia, pada kesempatan lain paket MBG hanya berisi satu buah jeruk, selembar roti tawar dengan keju, serta bubur kacang hijau. Namun kondisi buah yang diterima dinilai tidak layak konsumsi.
“Jeruknya kecil, kulitnya sudah hitam-hitam, mau membusuk,” katanya.
Kekecewaan memuncak saat pembagian menu pada Kamis (5/3/2026) yang disebut hanya terdiri dari mi goreng dan satu buah pisang muli.
“Mi gorengnya tidak terlihat ada potongan telur atau daging. Kalau dihitung, mi goreng dan pisang muli itu mungkin tidak sampai Rp 4.000. Di mana nilai gizinya? Di mana peran ahli gizi dalam program ini?” ucapnya.
Orangtua siswa lainnya menilai, jika kondisi tersebut terus terjadi, tujuan besar program MBG untuk mendukung terwujudnya generasi emas akan sulit tercapai. Program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu diharapkan benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi anak sekolah.
Ia juga mengingatkan agar program yang menyerap anggaran besar dari APBN sebesar Rp335 triliun ini tidak memiliki manfaat besar untuk melahirkan generasi emas.
“Jangan sampai program mulia ini hanya dimanfaatkan untuk meraup keuntungan. Uang negara yang berasal dari pajak masyarakat harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Saya pribadi tidak menolak MBG, tapi tolong dong penuhi standar gizinya,” katanya.
Para orangtua pun meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Bandung turun langsung ke lapangan untuk memantau implementasi program MBG di sekolah-sekolah.*
