SATUMEDIA.ID – Komisi II DPR RI menegaskan dukungannya terhadap penguatan kualitas pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Salah satu langkah yang didorong yakni peningkatan anggaran dari APBN pada 2026 guna memperbaiki infrastruktur kampus dan meningkatkan kesejahteraan praja.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kampus IPDN Jatinangor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (11/3/2026).
Rifqi mengatakan, dari hasil pemantauan DPR, kondisi infrastruktur di IPDN masih perlu ditingkatkan karena belum sebanding dengan jumlah praja yang menempuh pendidikan.
“Berdasarkan pantauan kami, ketersediaan infrastruktur di IPDN belum berbanding proporsional dengan jumlah praja yang ada. Karena itu DPR berkomitmen mendorong percepatan pembangunan fasilitas di kampus ini,” kata Rifqi.
Ia menyebutkan, anggaran IPDN yang pada tahun sebelumnya sekitar Rp578 miliar direncanakan meningkat menjadi Rp814 miliar pada 2026 melalui dukungan Presiden.
Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki mess kesatriaan atau asrama praja serta fasilitas pendukung lainnya di lingkungan kampus.
Selain infrastruktur, Komisi II DPR juga menyoroti anggaran konsumsi praja yang dinilai masih tertinggal dibandingkan lembaga pendidikan kedinasan lain seperti akademi kepolisian maupun militer.
“Anggaran makan praja IPDN saat ini sekitar Rp43.000 per orang per hari, sementara di Akpol maupun akademi militer bisa mencapai Rp75.000. Dengan adanya bantuan presiden ini diharapkan anggaran tersebut dapat ditingkatkan sehingga kebutuhan gizi praja lebih terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI terhadap pengembangan IPDN.
Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama pimpinan IPDN tengah melakukan pembenahan menyeluruh di kampus tersebut, mulai dari sistem penerimaan calon praja, kurikulum pendidikan, hingga pola pembinaan.
“Ke depan IPDN perlu memperkuat kurikulum yang relevan dengan tantangan pemerintahan modern, melakukan rebranding kampus melalui penguatan kultur akademik, mengaktifkan peran alumni, serta menjaga semangat Bhinneka Nara Eka Bhakti,” kata Bima.
Rektor IPDN Halilul Khairi menambahkan, tambahan anggaran pada 2026 akan dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas hunian praja, termasuk mengganti tempat tidur dan lemari pakaian serta melakukan rehabilitasi asrama.
Ia juga berharap dukungan Komisi II DPR terkait usulan kuota penerimaan praja baru pada 2026 sebanyak 1.410 orang kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Menurut Halilul, jumlah penerimaan yang terlalu kecil dapat berdampak pada pemanfaatan asrama yang tidak optimal serta berkurangnya jam mengajar bagi para dosen.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir sejumlah gubernur, bupati, wali kota, sekretaris daerah, serta pejabat eselon I kementerian yang merupakan alumni IPDN untuk berdiskusi bersama Komisi II DPR RI mengenai penguatan peran IPDN di masa depan.*
