SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan arah pembangunan Kabupaten Bandung pada 2027 akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang jumlahnya mencapai ratusan ribu unit.
Hal itu disampaikan Dadang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat Kabupaten Bandung yang digelar di Hotel Grand Sunshine Soreang, Selasa (31/3/2026).
Dadang, yang akrab disapa Kang DS, menyebutkan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama karena berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mengatasi persoalan kemacetan.
“Isu strategis yang menjadi prioritas tahun 2027 adalah infrastruktur. Akses jalan sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sekaligus mengurai kemacetan,” ujarnya.
Ia mencontohkan kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Jalan Cibaduyut, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memprioritaskan penataan saluran drainase guna mengurangi genangan air.
Dalam forum tersebut, terungkap pagu anggaran awal untuk program prioritas 2027 sekitar Rp103 miliar. Namun, Dadang menilai angka tersebut masih perlu dikaji ulang mengingat banyaknya kebutuhan strategis.
Ia bahkan menargetkan belanja modal bisa menembus lebih dari Rp1 triliun agar mampu mendukung pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara optimal.
“Kalau belanja modal bisa di atas Rp1 triliun, itu bisa kita bagi untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna meningkatkan daya beli masyarakat,” kata dia.
Selain infrastruktur, peningkatan SDM juga menjadi perhatian serius. Pemkab Bandung akan mengoptimalkan pelatihan kerja melalui sejumlah dinas, termasuk Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pendidikan.
Salah satu program yang disiapkan antara lain pelatihan keterampilan seperti makeup artist bagi masyarakat, khususnya perempuan yang belum memiliki penghasilan.
Menurut Dadang, program pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa yang disampaikan melalui Musrenbang.
Di sisi lain, Pemkab Bandung juga mendorong penguatan ketahanan pangan melalui program Gertaman (Gerakan Tanami Halaman). Program ini mencakup pengembangan hortikultura hingga peternakan, termasuk pembibitan ayam petelur.
Langkah tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui kolaborasi dengan koperasi desa.
Tak kalah penting, Dadang juga menyoroti persoalan rutilahu yang mencapai 157 ribu unit di Kabupaten Bandung. Dari jumlah tersebut, sekitar 45 ribu rumah masuk kategori prioritas untuk segera diperbaiki.
Ia menjelaskan, sebagian besar rutilahu berada di atas lahan milik pihak lain seperti PTPN dan tanah carik, yang selama ini menjadi kendala dalam penyaluran bantuan.
Namun, peluang bantuan tetap terbuka apabila terdapat izin pemanfaatan lahan dalam jangka waktu tertentu.
“Tahun berikutnya dimungkinkan bisa dibantu melalui APBN maupun APBD, selama ada surat keterangan pemanfaatan lahan, minimal 10 tahun,” ujarnya.
Untuk mempercepat solusi, Dadang berencana berkoordinasi langsung dengan pihak PTPN. Ia berharap upaya tersebut dapat menekan angka kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah Pangalengan dan sekitarnya.*
