SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung tidak ingin penanganan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Kolaborasi dengan pihak swasta mulai didorong untuk mempercepat penataan lingkungan dan normalisasi sungai yang menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, salah satu bentuk kolaborasi itu terlihat dalam penataan dan normalisasi Sungai Cigede di kawasan Baleendah dan Dayeuhkolot.
Selain normalisasi sungai, pemerintah juga melakukan pelebaran saluran drainase serta penataan jaringan utilitas melalui sistem ducting.
“Penanganan banjir membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBD karena persoalan yang dihadapi cukup kompleks dan membutuhkan dukungan berbagai pihak,” ujar Dadang saat meninjau kondisi Sungai Cigede dikutip dari akun Instagram @dadangsupriatna, Minggu (4/10/2026).
Menurut KDS panggilan akrab Dadang Supriatna, keterlibatan dunia usaha dalam penanganan persoalan lingkungan merupakan bagian dari konsep kolaborasi Pentahelix.
Konsep tersebut melibatkan pemerintah, akademisi, media, komunitas, masyarakat, dan dunia usaha untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan yang dihadapi daerah.
KDS memberikan apresiasi kepada Cucun selaku pemilik Matahari Land beserta manajemen perusahaan yang turut memberikan dukungan dalam penataan dan normalisasi Sungai Cigede.
Menurut dia, keterlibatan pihak swasta dapat menjadi contoh bahwa pembangunan dan penanganan persoalan lingkungan tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
“Ini membuktikan bahwa ketika pemerintah dan dunia usaha bergerak bersama, pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan banjir bisa dipercepat tanpa harus seluruhnya menunggu kemampuan anggaran daerah,” katanya.
KDS mengatakan, percepatan penanganan banjir Dayeuhkolot harus dilakukan secara menyeluruh. Normalisasi sungai tidak cukup jika tidak diikuti dengan pembenahan drainase dan penataan lingkungan di sekitarnya.
Ia berharap kolaborasi serupa dapat diterapkan di wilayah lain yang menghadapi persoalan banjir.
“Yang kita bangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga kolaborasinya. Ini yang harus terus dijaga dan dikembangkan,” ujar KDS.
Selain di Dayeuhkolot, Pemkab Bandung juga tengah mempercepat sejumlah program pengendalian banjir di wilayah lain.
Penanganan banjir di Cileunyi disebut telah mencapai sekitar 70 persen. Sementara itu, pembangunan kolam retensi di Bojongsoang dan Rancaekek juga terus didorong untuk memperkuat sistem pengendalian banjir.
Ia menilai, keterlibatan masyarakat dan dunia usaha akan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga Sungai Cigede dan tidak melakukan aktivitas yang dapat menghambat aliran air.
“Penanganan banjir bukan hanya pekerjaan pemerintah. Semua pihak punya peran untuk menjaga sungai dan lingkungan agar fungsi aliran air tetap berjalan,” pungkasnya.*
