SATUMEDIA.ID – Dalam kurun waktu hanya empat bulan, dari Januari hingga April 2026, tercatat 174 peristiwa bencana melanda Kabupaten Bandung Barat (KBB), menjadi indikator kuat tingginya kerentanan daerah tersebut.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB menunjukkan, intensitas kejadian ini dipicu oleh curah hujan tinggi yang berlangsung dalam durasi panjang, dengan longsor sebagai bencana yang paling sering terjadi di antara sedikitnya delapan potensi ancaman yang ada.
Kepala Pelaksana BPBD KBB, Asep Sehabudin, menyebut angka 174 kejadian tersebut berdampak luas terhadap permukiman dan kehidupan warga.
“Sebanyak 336 unit rumah rusak, 85 jiwa terdampak langsung, 18 fasilitas umum dan sosial rusak berat. Total ada 1.855 jiwa terdampak, 818 jiwa terancam, dan 94 orang sempat terendam banjir,” ujar Asep, Selasa (5/5/2026).
Tingginya frekuensi bencana ini bahkan terus berlanjut memasuki April hingga awal Mei, dengan puluhan kejadian tambahan yang kembali tercatat. Jenisnya beragam, mulai dari longsor, pergerakan tanah, hingga banjir.
Wilayah selatan KBB menjadi titik paling rentan, terutama di kawasan Gunung Halu, Rongga, Cipongkor, dan Cisokan yang kerap dilanda bencana akibat curah hujan lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
Meski jumlah kejadian melonjak, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam periode terbaru. Keberhasilan ini disebut sebagai hasil dari respons cepat tim gabungan, terutama pascakejadian longsor di Desa Pasirlangu.
Sebagai langkah antisipasi, status Siaga Tanggap Darurat yang sebelumnya berakhir pada 30 April diperpanjang hingga 30 Mei 2026. Kebijakan ini diambil untuk menghadapi potensi bencana susulan di tengah kondisi cuaca yang belum stabil.
Di tengah tekanan jumlah kejadian yang tinggi, BPBD memastikan ketersediaan logistik masih aman dan cukup hingga September atau Oktober mendatang.
Salah satu dampak nyata dari tingginya intensitas bencana adalah ambruknya jembatan penghubung strategis antarwilayah. Infrastruktur tersebut kini tengah ditangani oleh Dinas PUPR bersama Komisi III DPRD, dengan target penyelesaian pada Mei hingga Juni 2026.
Namun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan. BPBD mengakui alokasi dana yang ada belum sepenuhnya mampu mengimbangi besarnya kebutuhan penanganan dari ratusan kejadian bencana tersebut.
Asep pun mengimbau masyarakat untuk melaporkan kejadian secara langsung ke BPBD atau Dinas PUPR agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
“Jika butuh dukungan lebih, bisa melalui Komisi III DPRD. Kami siap bekerja untuk masyarakat,” katanya.*
