Bandung Barat Sukses Jaga Predikat WTP, Raihan Keenam Sepanjang Sejarah

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Selasa (9/6/2026). (Dok.Prokompim KBB).**

SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Selasa (9/6/2026). Diterima langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bersama Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi.

Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkab Bandung Barat dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Opini WTP tahun ini sekaligus menjadi yang kelima secara beruntun sejak tahun anggaran 2021 dan keenam sepanjang sejarah Kabupaten Bandung Barat.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, hingga dukungan masyarakat.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bandung Barat kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Ini merupakan capaian yang patut disyukuri sekaligus menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Jeje.

Menurut dia, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan.

Meski demikian, Jeje menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus meningkatkan kinerja agar pengelolaan anggaran mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Yang terpenting bukan hanya mempertahankan predikat WTP, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.

Jeje juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat atas dukungan dan fungsi pengawasannya selama proses pengelolaan keuangan daerah. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada BPK RI yang selama ini memberikan arahan dan pembinaan kepada pemerintah daerah.

Ke depan, Pemkab Bandung Barat berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, serta memastikan setiap program dan anggaran yang dijalankan tepat sasaran demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.*

 

Pos terkait