SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mematangkan langkah penanganan tiga persoalan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat, yakni banjir, sampah, dan potensi kekeringan saat musim kemarau. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar di Gedung Moh. Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (9/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran Pemkab Bandung, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Satgas Sungai Citarum, para camat, organisasi masyarakat, hingga unsur pentahelix yang selama ini terlibat dalam penanganan lingkungan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan, berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi Kabupaten Bandung membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian masalah yang selama ini terjadi di lapangan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus bergerak bersama agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat segera ditangani,” kata Dadang yang akrab dipanggil KDS.
Dalam rapat tersebut, salah satu fokus utama yang dibahas adalah percepatan penanganan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah, seperti Dayeuhkolot, Tegalluar, dan kawasan lainnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, BBWS Citarum berencana melakukan normalisasi sungai, terutama pada titik-titik yang mengalami pendangkalan dan menjadi penyebab terjadinya genangan saat curah hujan tinggi. Program itu akan dijalankan secara terpadu bersama Satgas Sungai Citarum dan tim pentahelix di tingkat kecamatan.
Pemkab Bandung juga akan mengusulkan pengadaan tiga unit ekskavator melalui perubahan anggaran tahun 2026. Alat berat tersebut diproyeksikan untuk mendukung pengerukan sedimentasi dan pemeliharaan sungai secara berkala.
Selain normalisasi sungai, pemerintah daerah menyiapkan pembangunan danau retensi di sejumlah lokasi strategis, di antaranya kawasan Tegalluar dan Sukamanah. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menampung debit air saat musim hujan sehingga dapat mengurangi risiko banjir di kawasan hilir.
Tak hanya banjir, persoalan sampah juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Saat ini Kabupaten Bandung memiliki 174 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), namun sebagian di antaranya belum beroperasi secara optimal.
Karena itu, Pemkab Bandung akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap TPS3R yang belum aktif sekaligus memperkuat dukungan sarana dan operasional agar fasilitas tersebut dapat berfungsi maksimal.
Sembari menunggu pembangunan fasilitas pengolahan sampah regional, Pemkab Bandung juga akan mengoptimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai bank sampah di tingkat desa.
Menurut KDS, pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Untuk mendukung langkah tersebut, para kepala desa diminta memperkuat sistem pengelolaan sampah hingga tingkat RT dan RW.
Di tengah upaya penanganan banjir dan sampah, Pemkab Bandung juga mulai mengantisipasi potensi kekeringan yang kerap terjadi saat musim kemarau panjang.
Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PDAM dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyiapkan pasokan air bersih bagi masyarakat yang berpotensi terdampak.
Sejumlah tangki dan tandon air akan ditempatkan di wilayah rawan kekeringan guna memastikan kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi.
Pada sektor pertanian, Pemkab Bandung mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian. Dari total 546 titik irigasi yang diusulkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp334 miliar pada tahun ini.
Pembangunan jaringan irigasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan sekaligus menjaga produktivitas pertanian di Kabupaten Bandung.
Sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah plastik, Dadang juga akan menerbitkan instruksi bagi ASN, pegawai pemerintah daerah, dan kepala desa agar membawa tumbler atau botol minum isi ulang saat bekerja.
Selain itu, Pemkab Bandung bersama PDAM akan menyediakan fasilitas air minum siap konsumsi atau water station di sejumlah lokasi pelayanan publik.
Menurut KDS, perubahan perilaku menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemkab Bandung menargetkan penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.*
