SATUMEDIA.ID – Kabupaten Bandung menjadi salah satu pemerintah kabupaten di Indonesia yang terpilih sebagai peserta Implementasi Tahap I Program E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas Tahun 2026 yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/6/2026).
Program nasional tersebut resmi diluncurkan di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat. Bupati Bandung Dadang Supriatna hadir langsung dalam kegiatan yang turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala LAN Muhammad Taufiq, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, serta sejumlah kepala daerah dan pimpinan instansi pemerintah.
Program E-Learning ASN Berintegritas merupakan hasil sinergi KPK, Kementerian PAN-RB, BKN, dan LAN dalam memperkuat pencegahan korupsi melalui pembelajaran digital yang terintegrasi. Program ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai integritas secara berkelanjutan kepada aparatur sipil negara di seluruh Indonesia.
Pada tahap awal implementasi, hanya delapan instansi dan pemerintah daerah yang dipercaya mengikuti program tersebut. Mereka terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kepegawaian Negara, Badan Karantina Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Terpilihnya Kabupaten Bandung dalam kelompok peserta perdana tersebut menjadi pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan berintegritas. Kepercayaan ini sekaligus menempatkan Kabupaten Bandung sebagai daerah percontohan dalam penerapan sistem pembelajaran antikorupsi berbasis digital di tingkat kabupaten.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, penguatan integritas ASN merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Program ini menjadi momentum penting untuk terus menanamkan nilai-nilai integritas kepada seluruh ASN. Dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital, diharapkan budaya antikorupsi semakin mengakar dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Dadang.
Ia berharap keikutsertaan Kabupaten Bandung dalam program tersebut dapat semakin memperkuat reformasi birokrasi yang tengah dijalankan sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*
