SATUMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp49,3 miliar kepada 1.515 peserta dan ahli waris. Penyaluran ini menjadi bukti nyata hadirnya perlindungan negara bagi pekerja rentan yang menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah.
Kegiatan Apresiasi Penyaluran Manfaat Program Jawa Barat yang digelar di Bale Gede, Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (18/6/2026), dihadiri Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Manfaat yang disalurkan mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), yang diperuntukkan bagi pekerja penerima dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, penerima manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), hingga tenaga kerja keagamaan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama pekerja rentan yang memiliki risiko tinggi terhadap persoalan sosial dan ekonomi.
Ia mencontohkan seorang pekerja rentan asal Bekasi yang mengalami kecelakaan kerja. Melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat perlindungan termasuk biaya pengobatan yang mencapai Rp422 juta.
“Kalau orang miskin kehilangan pekerjaan itu berat. Tapi kalau orang miskin kehilangan pencari nafkah karena kecelakaan atau meninggal dunia, itu bisa menjadi awal kemiskinan turun-temurun. Saya tidak ingin ada warga Jawa Barat yang kehilangan masa depan hanya karena tidak memiliki perlindungan saat risiko datang. Negara harus hadir di belakang rakyatnya, terutama mereka yang setiap hari bekerja keras namun berada dalam kerentanan,” tegas Dedi.
Dedi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan perlindungan bagi sekitar 1 juta pekerja rentan pada tahun ini dan terus berupaya memperluas cakupan hingga 2 juta pekerja sesuai kemampuan anggaran daerah.
Sementara itu, Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto menegaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kebijakan, melainkan perlindungan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat ketika risiko terjadi.
“Yang kita salurkan hari ini bukan sekadar angka Rp49,3 miliar, tetapi rasa aman dan kepastian bagi ribuan keluarga pekerja. Inilah bukti nyata kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Harjono.
Ia menambahkan, keberhasilan Jawa Barat menjadi gambaran bahwa perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat terwujud melalui komitmen pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor.
“Ketika pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan bergerak bersama, perlindungan bagi pekerja rentan bukan lagi sekadar konsep, tetapi menjadi manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, dukungan anggaran pemerintah daerah mampu memperluas dampak perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari menjaga ketahanan ekonomi keluarga hingga mencegah munculnya kemiskinan baru serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Harjono menegaskan, kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar semakin banyak pekerja terlindungi dan semakin banyak keluarga memiliki masa depan yang lebih pasti.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Deny Yusyulian, turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas komitmen kuat dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Manfaat yang diterima para peserta dan ahli waris ini menjadi bukti bahwa perlindungan sosial berdampak nyata dan langsung dirasakan masyarakat. Jawa Barat telah menunjukkan langkah progresif dalam menghadirkan perlindungan bagi pekerja rentan, dan kami berharap praktik baik ini dapat terus diperkuat serta menjadi inspirasi bagi berbagai pihak dalam memperluas perlindungan,” ujar Deny.
Ia menambahkan, semakin banyak pekerja yang terlindungi, semakin kuat pula ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat akan terus mendorong kolaborasi dan inovasi agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak pekerja yang membutuhkan.*
