SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Jadi ke-19 Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai momentum untuk mengenang perjuangan para pendiri daerah sekaligus memperkuat komitmen melanjutkan pembangunan yang lebih maju dan sejahtera.
Hal tersebut disampaikan Bupati Jeje saat memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat ke-19 di Plaza Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Jumat (19/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Jeje menegaskan tema Hari Jadi KBB tahun ini, yakni “19 Tahun Bandung Barat: Ngajaga Amanah, Ngawangun Raharja”, mengandung makna penting tentang tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat dalam menjaga kepercayaan yang telah diberikan serta menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Menurut dia, “Ngajaga Amanah” berarti menjaga kepercayaan masyarakat melalui pemerintahan yang jujur, akuntabel, responsif, dan melayani. Sementara “Ngawangun Raharja” dimaknai sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan manfaat yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Semangat inilah yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi Bandung Barat Amanah, yaitu Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis,” kata Jeje.
Pada kesempatan itu, Jeje juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Bandung Barat tercatat mencapai 5,28 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,87 persen, inflasi terkendali di angka 2,13 persen, serta tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,60 persen.
Selain itu, rasio gini membaik menjadi 0,364 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,65 poin.
Di sektor infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berhasil menangani jalan kabupaten sepanjang 36,858 kilometer. Persentase jalan mantap mencapai 78,80 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 98,50 persen.
Jeje juga menyoroti kemajuan dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Bandung Barat menempati peringkat ke-95 dari 416 kabupaten di Indonesia.
Selain mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkab Bandung Barat juga terus meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Meski demikian, Jeje mengakui masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Ia menyebut masih ada masyarakat yang merasa pelayanan publik belum sepenuhnya memenuhi harapan, termasuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dan berbagai layanan dasar lainnya.
“Kami memahami masih banyak harapan masyarakat yang harus diwujudkan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan tersebut dan terbuka menerima kritik, saran, serta masukan sebagai bagian dari proses pembangunan,” ujarnya.
Jeje menjelaskan, pembangunan daerah juga dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang mengharuskan pemerintah membagi anggaran untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan desa.
Karena itu, menurut dia, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam waktu bersamaan. Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bekerja.
“Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat yang nyata, tepat sasaran, dan berdampak bagi masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat,” katanya.
Menutup sambutannya, Jeje mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga amanah para pendiri daerah, memperkuat kolaborasi dan semangat gotong royong, serta melanjutkan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.*
