SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajukan tambahan tujuh unit mobil tangki air bersih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai langkah memperkuat penanganan dampak kekeringan pada musim kemarau 2026.
Usulan tersebut disampaikan setelah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan. Selain armada tangki, BPBD juga mengusulkan pembangunan 66 titik sumur bor di sejumlah wilayah rawan krisis air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Gamber Irmawan Premono mengatakan, kebutuhan tambahan armada muncul karena luasnya wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas 31 kecamatan serta meningkatnya permohonan bantuan air bersih dari masyarakat.
“Kami berharap mendapatkan tujuh armada tangki air bersih dari BNPB. Minimal satu armada untuk setiap daerah pemilihan di Kabupaten Bandung,” kata Gamber di Soreang, Senin (3/8/2026).
Menurut dia, proposal bantuan telah disampaikan kepada BNPB. Saat ini, lembaga tersebut sedang menjalankan proses pengadaan armada tangki air bersih yang nantinya akan didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia.
Meski demikian, Gamber mengaku belum mengetahui skema penyaluran bantuan tersebut. Ia mengatakan, BNPB belum menjelaskan apakah jumlah armada yang diterima setiap daerah akan disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, atau tingkat kerawanan kekeringan.
“Kalau kami mendapatkan lima armada pun sudah sangat membantu. Kekurangannya bisa didukung armada milik BPBD, PMI, PDAM Tirta Raharja, maupun bantuan dari pihak swasta,” ujarnya.
Selain meminta tambahan armada, BPBD juga berharap BNPB mengalokasikan anggaran operasional agar mobil tangki yang diberikan dapat langsung digunakan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.
“Jangan sampai armadanya dibantu, tetapi biaya operasionalnya tidak ada. Kami berharap bantuan armada juga disertai dukungan operasional,” katanya.
Saat ini, distribusi air bersih di Kabupaten Bandung masih berjalan normal. Penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan melibatkan armada milik Palang Merah Indonesia (PMI) dan PDAM Tirta Raharja, sementara personel BPBD bertugas mendampingi proses distribusi di lapangan.
Di sisi lain, BPBD juga mengajukan pembangunan 66 titik sumur bor kepada BNPB sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak kekeringan. Lokasi yang diusulkan tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Banjaran, Arjasari, Cangkuang, Baleendah, Pacet, Ciparay, Pameungpeuk, Ciwidey, Kertasari, Ibun, dan wilayah rawan kekeringan lainnya.
Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Seiring meningkatnya kebutuhan air bersih, BPBD mengimbau pemerintah desa segera mengajukan permohonan bantuan apabila warganya mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih, sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang ada di tingkat desa melalui semangat gotong royong.*
