SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung tengah menghitung kembali kemampuan keuangan daerah untuk keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam agenda Overview Kepesertaan PBPU dan BP Pemda Kabupaten Bandung hingga Agustus 2026 yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung di Ruang Rapat Sekda, Soreang, Senin (7/9/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Bandung menyoroti kondisi kepesertaan sekaligus skema pembiayaan peserta BPJS Kesehatan melalui PBPU dan BP Pemda.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Namun, komitmen tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.
Pasalnya, Pemkab Bandung saat ini juga menghadapi berbagai tekanan dalam pembiayaan daerah. Karena itu, keberlanjutan program jaminan kesehatan membutuhkan perhitungan yang matang agar tidak membebani keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
“Pembiayaan harus disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan skenario yang realistis. Jangan sampai kebijakan hari ini justru menimbulkan persoalan kurang bayar pada tahun berikutnya,” ujar Sekda dalam pembahasan tersebut yang dikutip dari akun Instagram @prokompimkabbandung, Rabu (9/9/2026).
Pemkab Bandung juga mempertimbangkan belum adanya kepastian dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kondisi fiskal Pemprov Jawa Barat yang turut menghadapi tekanan berupa defisit dan efisiensi anggaran menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam menyusun skenario pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bandung.
Atas kondisi tersebut, Pemkab Bandung tidak ingin menjadikan bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sebagai satu-satunya tumpuan pembiayaan.
Pemkab Bandung perlu menyiapkan skenario pembiayaan yang dapat ditanggung secara mandiri sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap jaminan kesehatan.
Pemkab Bandung menegaskan, persoalan pembiayaan BPJS Kesehatan bukan semata-mata persoalan penganggaran. Kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah akan terus mencari pola pembiayaan yang realistis, terukur, berkelanjutan, dan tepat sasaran dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.*
