SATUMEDIA.ID – Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mengikuti Seminar Awal (Topik) Policy Paper Calon Perencana Ahli Utama Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2026 yang digelar secara daring, Selasa (14/7/2026).
Dalam seminar tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana memaparkan policy paper bertajuk “Bandung Berdaya Saing melalui Digital Ekonomi yang Berkelanjutan”.
Kajian tersebut mengusung pendekatan evidence-based policy melalui pengembangan Indeks Ekonomi Digital Daerah (IEDD) sebagai instrumen untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital di Kabupaten Bandung.
Ali Syakieb menilai pengembangan ekonomi digital menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Menurut dia, tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur digital, tetapi juga peningkatan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk kegiatan produktif.
“Generasi muda perlu didorong agar mampu memanfaatkan teknologi sebagai peluang berwirausaha dan pengembangan ekonomi, bukan hanya sebagai sarana konsumsi,” kata Ali.
Ia juga menekankan pentingnya strategi edukasi digital yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah perkotaan maupun perdesaan agar implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menanggapi masukan tersebut, Cakra Amiyana menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah memperluas akses infrastruktur digital hingga ke wilayah perdesaan.
Meski demikian, kata dia, tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta literasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Cakra mengungkapkan, akses internet di Kabupaten Bandung saat ini sudah relatif merata. Namun, pemanfaatannya masih didominasi untuk kebutuhan konsumtif sehingga perlu diarahkan menjadi sarana pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Melalui pengembangan Indeks Ekonomi Digital Daerah (IEDD), Pemkab Bandung berharap memiliki landasan yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan ekonomi digital yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.*
