SATUMEDIA.ID – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Nur Djulaeha memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Ngamprah tetap berlangsung di tengah polemik yang masih bergulir.
Hal itu ditegaskan Nur usai memimpin rapat tindak lanjut penyelesaian persoalan TK Negeri Ngamprah di Ruang Komisi IV DPRD KBB, Ngamprah, Selasa (14/7/2026).
Menurut Nur, kepentingan peserta didik harus menjadi prioritas sehingga proses pembelajaran tidak boleh terganggu oleh persoalan yang sedang diselesaikan antara pemerintah daerah dan warga.
“KBM di TK Negeri Ngamprah harus tetap berjalan. Jangan sampai anak-anak menjadi korban dan mengalami hambatan dalam proses pembelajaran,” ujar Nur.
Rapat tersebut dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan KBB Fauzan Azima, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan KBB Edy Syafrudin, Kepala Bagian Hukum Setda KBB Retno Handayani, perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), pemerintah Kecamatan Ngamprah, Kepala Desa Cilame Aas Moch Asor, serta sejumlah pejabat terkait.
Nur menjelaskan, rapat digelar untuk mempertemukan seluruh instansi terkait agar diperoleh penjelasan yang utuh sekaligus solusi atas polemik yang selama ini terjadi.
Ia mengatakan, sebagian besar substansi yang sebelumnya dipersoalkan warga sebenarnya sudah terjawab. Namun, belakangan muncul sejumlah persoalan baru sehingga diperlukan dialog lanjutan.
Meski demikian, Nur menilai pertemuan kali ini menghasilkan titik terang karena seluruh pihak mulai memiliki pemahaman yang sama mengenai penyelesaian persoalan tersebut.
Menurut dia, tindak lanjut penyelesaian kini akan difokuskan melalui komunikasi langsung antara Dinas Pendidikan KBB dengan warga. Langkah itu dilakukan untuk memastikan persoalan yang masih menjadi keberatan masyarakat dapat diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing.
Nur menambahkan, sementara Disperkim sesuai tupoksinya akan menangani persoalan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan Dinas Pendidikan bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Bandung Barat hingga saat ini belum pernah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung TK Negeri Ngamprah.
“Pada prinsipnya, hasil pertemuan hari ini sudah mengerucut. Selanjutnya Dinas Pendidikan akan berkomunikasi langsung dengan warga untuk menyelesaikan persoalan yang masih ada. Yang terpenting, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan mulai besok dan kami berharap tidak ada lagi konflik di lapangan,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.*
