SATUMEDIA.ID – Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 diperkirakan masih bertahan sebanyak 50 kursi.
Proyeksi tersebut didasarkan pada pemetaan awal jumlah penduduk yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat ini, populasi penduduk KBB tercatat masih berada di kisaran 1,9 juta jiwa.
Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, daerah dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta hingga 3 juta jiwa memperoleh alokasi maksimal 50 kursi DPRD.
Dengan demikian, selama jumlah penduduk KBB masih berada dalam rentang tersebut, belum ada dasar untuk menambah alokasi kursi legislatif di daerah itu.
“Jika mengacu pada jumlah penduduk saat ini yang sekitar 1,9 juta jiwa, alokasi kursi DPRD Bandung Barat masih berada pada angka 50. Ketentuan kepemiluan memang menetapkan batas maksimal tersebut bagi daerah dengan populasi di atas 1 juta hingga 3 juta jiwa,” kata Ripqi, Kamis (19/11/2026).
Ripqi menjelaskan, penyusunan proyeksi daerah pemilihan (dapil) dan distribusi kursi untuk Pemilu 2029 sementara menggunakan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) semester I 2026.
Meski demikian, hasil pemetaan tersebut belum bersifat final. KPU masih akan menyesuaikan perhitungan apabila pemerintah menerbitkan data kependudukan terbaru sebelum penetapan dapil dilakukan.
Menurut Ripqi, data terbaru yang tersedia pada saat proses penetapan nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan komposisi wilayah pemilihan maupun alokasi kursinya.
“Data semester pertama 2026 saat ini menjadi landasan awal perhitungan. Namun, apabila menjelang penetapan terdapat pembaruan data kependudukan dari pemerintah, KPU akan menggunakan data yang paling mutakhir,” ujarnya.
Untuk membahas lebih jauh mekanisme dan kemungkinan penataan dapil, KPU KBB menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.
Peserta yang diundang antara lain pimpinan partai politik, perwakilan tokoh pemuda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) KBB, serta jajaran KPU Provinsi Jawa Barat.
Ripqi menuturkan, pelaksanaan FGD merupakan bagian dari kesepakatan dalam rapat pleno KPU KBB. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang pembahasan sekaligus menghimpun pandangan berbagai pihak terkait rancangan penataan dapil.
“Kami telah menyepakati dalam rapat pleno bahwa pembahasan proyeksi dapil DPRD KBB perlu dilakukan melalui forum diskusi agar mekanisme dan tahapan penataannya dapat diketahui bersama,” ucapnya.
Menurut Ripqi, pelibatan pihak eksternal diperlukan karena penataan dapil berkaitan erat dengan kepentingan politik peserta pemilu, terutama partai politik yang memiliki basis dukungan di wilayah tertentu.
Karena itu, KPU KBB berupaya menampung berbagai masukan sebelum proses penetapan dilakukan. Aspirasi dari partai politik menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan tersebut.
Ia menilai, keterlibatan para pemangku kepentingan sejak tahap awal dapat membantu meminimalkan potensi perbedaan pandangan atau polemik ketika keputusan mengenai dapil ditetapkan.
“Penataan dapil tidak bisa hanya dibahas secara internal. Pandangan dari pihak luar, khususnya partai politik, perlu didengar dan dipertimbangkan agar prosesnya berjalan terbuka,” kata Ripqi.
KPU KBB juga ingin memastikan seluruh partai politik memahami ketentuan hukum, tahapan, serta pertimbangan teknis yang digunakan dalam pembentukan dapil.
Dengan begitu, setiap keputusan mengenai pembagian wilayah pemilihan nantinya memiliki dasar yang jelas dan dapat dipahami oleh seluruh peserta pemilu.
“Partai politik perlu mengetahui seluruh prosesnya, mulai dari mekanisme hingga penetapan. Termasuk pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan masing-masing dapil,” tuturnya.
Sebagai informasi, pada Pemilu sebelumnya, 50 kursi DPRD Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam lima daerah pemilihan. Dapil 1 dan Dapil 3 masing-masing memperoleh alokasi 11 kursi. Sementara itu, Dapil 2 mendapatkan 10 kursi, sedangkan Dapil 4 dan Dapil 5 masing-masing memperoleh sembilan kursi.*





