SATUMEDIA.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau empat titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
Empat lokasi yang dikunjungi meliputi Desa Citaman, Desa Bojongloa, dan Desa Dayeuhkolot di Kabupaten Bandung, serta Desa Padalarang di Kabupaten Bandung Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Bima didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
Bima secara langsung memeriksa ketersediaan sejumlah komoditas bersubsidi, mulai dari beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog, gas LPG dari Pertamina, pupuk dari Pupuk Indonesia, hingga layanan pembelian token listrik dari PLN.
Menurutnya, KDKMP harus memiliki fungsi yang jelas dalam mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat. Koperasi tersebut tidak dibentuk untuk menjadi pesaing bagi pelaku usaha kecil yang sudah lebih dahulu melayani warga.
“KDKMP bukan didirikan untuk bersaing dengan toko kelontong maupun minimarket. Tapi diarahkan untuk jadi infrastruktur pemerintah untuk penyaluran program bantuan sosial dan barang bersubsidi supaya tepat sasaran,” tegas Bima Arya yang diunggah dalam akun Instagramnya, @bimaaryasugiarto, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, Koperasi Merah Putih harus menjadi penghubung antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Fokusnya memastikan bantuan sosial serta barang bersubsidi tersedia bagi warga yang tepat, tanpa mematikan usaha warung dan toko kecil di sekitarnya.
Dalam peninjauan tersebut, Bima juga mendengarkan aspirasi masyarakat terkait operasional koperasi, terutama mengenai harga dan ketersediaan kebutuhan pokok.
Warga berharap koperasi dapat menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan barang yang dibutuhkan tidak mudah habis. Beras dan gas LPG menjadi dua komoditas yang mendapat perhatian dalam evaluasi tersebut.
Bima mengatakan, masukan masyarakat akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan KDKMP agar semakin sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah.
“Yang paling dibutuhkan masyarakat adalah harga yang terjangkau dan pasokan yang terjamin. Jangan sampai warga datang ke koperasi, tetapi barang yang mereka cari justru tidak tersedia,” kata Bima.
Ia menambahkan, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sarana dan sistem administrasi. Ketersediaan barang serta kemampuan pengelola menjawab kebutuhan warga juga menjadi tolok ukur penting.
Karena itu, pemerintah akan terus melakukan evaluasi untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bima Arya menjelaskan, kunjungan di wilayah Bandung Raya merupakan bagian dari pemantauan serentak terhadap KDKMP di 107 titik yang melibatkan para menteri dan wakil menteri.
Pemantauan tersebut mencakup kesiapan sistem pengelolaan koperasi, ketersediaan komoditas, serta kelancaran distribusi barang yang dipasok oleh badan usaha milik negara (BUMN).
“Kami ingin memastikan koperasi tidak hanya siap secara kelembagaan, tetapi juga mampu menjalankan fungsi distribusi dengan baik. Karena itu, ketersediaan barang dari BUMN dan dukungan pemerintah di tingkat daerah harus berjalan beriringan,” tutur Bima.
Ia menilai koordinasi di tingkat desa menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program tersebut. Kepala desa, ketua koperasi, dan manajer koperasi harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas serta tanggung jawab masing-masing.
“Pengelolaan koperasi membutuhkan kerja sama yang kuat antara kepala desa, ketua koperasi, dan manajer. Ketiganya harus saling mendukung agar operasional berjalan tertib dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi pengelola, pemerintah juga akan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan program.
Ia berharap KDKMP dapat berkembang menjadi saluran distribusi yang efektif, terutama dalam menjaga ketersediaan barang bersubsidi dan memenuhi kebutuhan pokok warga di desa maupun kelurahan.*
