SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp800 miliar untuk menangani persoalan banjir di kawasan Bandung bagian timur.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan sistem pengendalian banjir yang dinilai membutuhkan rekayasa teknis cukup kompleks.
“Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Itu membutuhkan engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya sekitar Rp800 miliar,” ujar Farhan di Polrestabes Bandung, Jumat (2/10/2026).
Menurut Farhan, penanganan banjir menjadi salah satu pekerjaan yang mendesak, terutama di kawasan Bandung Selatan yang berada di sebelah selatan Jalan Soekarno-Hatta.
Pemkot Bandung membagi kawasan tersebut menjadi dua bagian, yakni wilayah timur dan barat, dengan Buahbatu sebagai garis tengahnya.
Untuk kawasan timur, wilayah yang membentang dari Buahbatu hingga Cibiru, Pemkot Bandung tengah menyiapkan konsep penanganan dengan membangun sejumlah kolam retensi berukuran besar.
Farhan mengatakan, pembangunan kolam retensi diperlukan untuk menampung limpasan air sebelum air tersebut dipompa dan dialirkan kembali.
“Yang harus dilakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur,” katanya.
Farhan menjelaskan, persoalan banjir di kawasan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan dengan memperbesar saluran air.
Sebelumnya, sempat muncul konsep menjadikan kawasan timur sebagai “tol air” dengan memperbesar saluran sehingga air dapat lebih cepat dialirkan ke kawasan selatan.
Namun, skema tersebut dinilai berpotensi memindahkan persoalan banjir ke wilayah Kabupaten Bandung.
“Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air, salurannya dibuka sebesar-besarnya. Tetapi dampaknya justru membuat wilayah kabupaten kebanjiran,” kata Farhan.
Kondisi itu kemudian membuat kapasitas saluran yang mengarah ke wilayah selatan harus dikurangi. Akibatnya, aliran air kembali tertahan dan memicu genangan di sejumlah kawasan Kota Bandung.
Farhan menilai, persoalan tersebut juga berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan.
Ia mengatakan, sejumlah area yang dahulu berfungsi sebagai tempat penampungan air di sepanjang koridor Jalan Soekarno-Hatta kini telah berubah menjadi kawasan terbangun.
“Sejak dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu merupakan area retensi air. Sekarang sebagian besar sudah menjadi bangunan,” ujarnya.
Dengan kebutuhan biaya yang mencapai Rp800 miliar, Pemkot Bandung akan terlebih dahulu mengonsultasikan desain penanganan banjir tersebut kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Farhan mengatakan, apabila desain tersebut memperoleh persetujuan, Pemkot Bandung akan mencari skema pembiayaan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.
“Desainnya akan kami konfirmasi kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Kalau sudah disetujui, nanti pembiayaannya kami cari bersama pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, penanganan banjir di kawasan Bandung Selatan bagian barat membutuhkan pendekatan berbeda.
Wilayah yang mencakup Buahbatu, Muhammad Toha, Kopo, Cibaduyut hingga Cimindi bersinggungan langsung dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Karena itu, Farhan menilai persoalan banjir di kawasan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh Pemkot Bandung.
Ia berharap Gubernur Jawa Barat dapat memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi untuk menyusun solusi bersama.
“Untuk bagian barat, wilayahnya bersentuhan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur agar kami bertiga bisa duduk bersama mencari solusi,” katanya.
Menurut Farhan, penanganan banjir tersebut harus menggunakan pendekatan berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya.
“Solusinya harus berbasis aglomerasi, seperti penanganan sampah,” ujar Farhan.
Ia menambahkan, keterlibatan sejumlah daerah menjadi penting karena aliran air tidak mengenal batas administratif.
Farhan mencontohkan penanganan kawasan Bandung Utara yang juga melibatkan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
“Mau tidak mau harus bersama-sama. Sama seperti Bandung Utara yang melibatkan KBB, Kabupaten Bandung, dan Cimahi,” katanya.
Oleh karena itu, Farhan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memfasilitasi koordinasi lintas daerah untuk mencari solusi terhadap persoalan banjir yang terjadi di kawasan Bandung Raya.
“Kami sangat mengharapkan ada solusi segera dari pemerintah provinsi,” tuturnya.*
