SATUMEDIA.ID – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, diusut hingga ke pihak-pihak yang berada di balik aktivitas tersebut.
Menurut Sukamta, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar orang-orang yang diduga menjalankan kegiatan di lokasi. Aparat juga perlu mengungkap siapa yang mengendalikan operasional, menyediakan fasilitas, serta kemungkinan adanya pihak yang mengetahui atau melindungi aktivitas tersebut.
Ia mengapresiasi langkah TNI yang telah melakukan pemeriksaan. Namun, ia menekankan pentingnya pengusutan menyeluruh agar penanganan kasus tidak berhenti pada pelaku di lapangan.
“Semua pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum, baik dari kalangan sipil maupun militer. Karena itu, pengusutan harus menjangkau seluruh pihak yang memiliki peran dalam kegiatan tersebut,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Sabtu (10/10/2026).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, dugaan praktik judi online di rumah dinas militer juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara.
Pasalnya, aktivitas yang diduga melibatkan puluhan perangkat komputer tersebut disebut dapat berlangsung di lingkungan rumah dinas. Kondisi itu, menurut dia, perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana kegiatan tersebut bisa berjalan tanpa terdeteksi.
Sukamta menegaskan, rumah dinas TNI merupakan fasilitas negara yang harus digunakan sesuai peruntukannya. Setiap dugaan penyalahgunaan fasilitas tersebut perlu diperiksa secara serius dan objektif.
Meski demikian, ia mengingatkan agar proses pemeriksaan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Keterlibatan anggota TNI tidak boleh disimpulkan sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan selesai.
Namun, apabila ditemukan bukti keterlibatan anggota TNI atau penyalahgunaan kewenangan, ia meminta penindakan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan terburu-buru menyimpulkan siapa yang terlibat sebelum pemeriksaan tuntas. Akan tetapi, jika ditemukan pelanggaran, siapa pun pelakunya harus diproses sesuai hukum,” katanya.
Sukamta juga mendorong TNI mengevaluasi sistem pengawasan internal, terutama mekanisme pengawasan terhadap aktivitas dan penggunaan fasilitas di lingkungan rumah dinas.
Ia mempertanyakan bagaimana kegiatan yang diduga menggunakan puluhan komputer tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui mekanisme pengawasan yang berlaku.
Menurut Sukamta, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi celah pengawasan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Ia berharap TNI menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan. Pengungkapan fakta secara menyeluruh dinilai penting agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai kasus tersebut.
Sukamta mengingatkan, penanganan yang terbuka dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap TNI.
Ia pun berharap dugaan pelanggaran oleh pihak tertentu tidak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer secara keseluruhan.*
