SATUMEDIA.ID – Rencana menjadikan Tari Campernik sebagai identitas budaya Kota Cimahi menuai kritik dari kalangan pegiat seni dan kebudayaan. Penetapan tersebut dinilai terlalu dini lantaran karya tari itu belum memiliki rekam jejak sejarah dan penerimaan masyarakat yang kuat.
Mantan Ketua Dewan Kebudayaan Kota Cimahi (DKKC) sekaligus Pimpinan Bandoeng Mooi, Hermana HMT, meminta DPRD Kota Cimahi, khususnya Komisi IV, lebih cermat dalam menyikapi usulan tersebut.
Menurut Hermana, pemerintah daerah seharusnya tidak terburu-buru memberikan status identitas budaya kepada sebuah karya seni yang baru berkembang. Sebab, predikat tersebut semestinya melekat pada kesenian yang telah memiliki perjalanan panjang dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Ia berpandangan, Cimahi masih mempunyai banyak kekayaan budaya yang belum mendapatkan perhatian dan ruang promosi secara maksimal dari pemerintah daerah.
“Pengembangan berbagai jenis kesenian untuk memperkuat karakter Cimahi tentu merupakan langkah positif. Namun, Tari Campernik masih merupakan kreasi yang relatif muda. Perlu ada pertimbangan matang sebelum karya tersebut diberi kedudukan sebagai identitas budaya kota,” kata Hermana, Kamis (5/11/2026).
Hermana menilai, identitas budaya tidak cukup dibangun melalui penetapan atau pengakuan secara administratif. Ada proses sosial dan historis yang membuat suatu tradisi akhirnya diterima, dipertahankan, serta diwariskan oleh masyarakat.
Menurut dia, keberadaan sebuah kesenian sebagai identitas daerah juga harus ditopang oleh ikatan emosional antara karya tersebut dengan masyarakat yang menjadi pendukung kebudayaannya.
“Suatu kebudayaan bisa menjadi identitas ketika masyarakat merasa terhubung dan menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan mereka. Proses seperti itu membutuhkan waktu dan tidak bisa dibentuk secara instan,” ujarnya.
Ia pun meminta Pemkot Cimahi terlebih dahulu meninjau hasil pendataan kebudayaan yang telah dimiliki pemerintah. Terlebih, pendataan tersebut sudah mencakup sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan.
Hermana menyebut, data tersebut semestinya tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus diterjemahkan menjadi program nyata untuk mengembangkan dan memperkenalkan kebudayaan lokal.
“Seluruh potensi kebudayaan perlu dipetakan dan dikaji secara menyeluruh. Pemerintah sudah mempunyai hasil inventarisasi sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan, sehingga penentuan prioritas seharusnya berangkat dari data tersebut,” tuturnya.
Ia juga mempertanyakan urgensi memberikan pengakuan kepada karya baru ketika masih banyak warisan budaya Cimahi yang belum diangkat secara luas.
Kendati demikian, Hermana tidak mempersoalkan munculnya kreasi seni baru. Ia justru menilai inovasi merupakan bagian penting dalam perkembangan kebudayaan. Namun, menurut dia, pemerintah harus mampu membedakan antara upaya mendukung kreativitas seniman dan menetapkan sebuah karya sebagai identitas kolektif masyarakat.
Karya baru tetap dapat dikembangkan tanpa harus langsung memperoleh predikat sebagai ikon budaya daerah.
Selain persoalan penetapan Tari Campernik, Hermana mengingatkan DPRD dan pemerintah daerah agar kebijakan kebudayaan tidak sekadar mengejar popularitas maupun kemeriahan acara.
Ia menekankan pentingnya kepastian regulasi, kesinambungan program, serta pembinaan generasi penerus agar pemajuan kebudayaan memiliki dampak jangka panjang.
“Jangan sampai kebijakan hanya berorientasi pada kepentingan sesaat atau sekadar membuat kegiatan terlihat meriah. Setiap program harus mempunyai dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan tahapan yang berkesinambungan agar kebudayaan benar-benar berkembang,” pungkasnya.*
