SATUMEDIA.ID – Ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM) membuat Kabupaten Subang menjadi salah satu wilayah prioritas pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.
Upaya pencegahan kini diperkuat dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat desa. Imigrasi Bandung menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat untuk memperluas edukasi sekaligus meningkatkan kewaspadaan warga terhadap praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Arya Pradhana Anggakara mengungkapkan, dari sembilan desa yang masuk program Desa Binaan Imigrasi hingga 2026, delapan di antaranya berada di Kabupaten Subang. Sementara satu desa lainnya berada di Kabupaten Bandung.
Banyaknya desa binaan di Subang bukan tanpa alasan. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Imigrasi Bandung, wilayah tersebut termasuk daerah yang memiliki kerawanan terhadap TPPO dan TPPM.
“Subang menjadi salah satu daerah yang masuk perhatian kami karena berdasarkan pemetaan, wilayah ini memiliki kerawanan terhadap TPPO dan TPPM,” kata Arya dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Program Desa Binaan Imigrasi melalui Sinergi dengan PWI Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
Menurut Arya, salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah masyarakat yang tergiur tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar, tetapi tidak memahami prosedur keberangkatan yang benar.
Kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi jaringan perdagangan orang untuk memanfaatkan kerentanan calon pekerja migran.
Karena itu, Imigrasi berupaya membangun kesadaran masyarakat agar lebih teliti sebelum menerima tawaran pekerjaan di luar negeri.
Arya menegaskan, bekerja di luar negeri merupakan hak masyarakat. Namun, calon PMI harus memastikan seluruh tahapan keberangkatan dan penempatan kerja dilakukan sesuai ketentuan pemerintah.
“Kami tidak melarang masyarakat bekerja ke luar negeri. Namun, mereka harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah agar mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Arya menjelaskan, keberadaan Desa Binaan Imigrasi diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan petugas. Melalui program ini, warga bisa mendapatkan informasi keimigrasian sekaligus menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi pelanggaran.
Imigrasi Bandung juga menyediakan hotline yang dikelola Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim).
Saluran tersebut dapat digunakan untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan izin tinggal maupun aktivitas orang asing yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat.
“Kami menyediakan sarana komunikasi semudah mungkin supaya masyarakat bisa menghubungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung,” tutur Arya.
Meski demikian, pengembangan program tersebut belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Keterbatasan jumlah pegawai menjadi tantangan tersendiri untuk memperluas jangkauan pembinaan.
Arya berharap jumlah desa binaan dapat terus bertambah pada 2027. Dengan demikian, masyarakat di lebih banyak wilayah bisa memperoleh edukasi dan akses pelayanan keimigrasian.
Dia juga menekankan perlunya sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya. Sebab, sejumlah kebutuhan administrasi dalam pelayanan keimigrasian berkaitan dengan kewenangan lembaga lain, termasuk penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Dalam upaya memperluas jangkauan informasi, Imigrasi Bandung turut menggandeng PWI Jawa Barat. Kolaborasi ini diharapkan membuat pesan pencegahan TPPO dan TPPM menjangkau masyarakat lebih luas.
Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon menyatakan, insan pers siap mendukung langkah tersebut melalui pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Menurut Tantan, media memiliki tanggung jawab untuk ikut mencegah munculnya korban perdagangan orang, salah satunya dengan menyampaikan informasi mengenai bahaya perekrutan tenaga kerja ilegal.
“Pada prinsipnya kami terbuka untuk berkolaborasi. Pers bukan hanya menyampaikan informasi ketika kasus terjadi, tetapi juga harus ikut berperan dalam mengedukasi dan mengantisipasi,” kata Tantan.
Sementara itu, Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Yulianto Bimanegara menyebutkan, sembilan desa binaan di wilayah kerjanya saat ini didampingi empat petugas.
Adapun di tingkat Jawa Barat, terdapat 92 desa binaan yang tersebar di 10 unit pelaksana teknis (UPT) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat. Program tersebut didukung 44 petugas.
Pendampingan dilakukan secara berkala setiap bulan melalui kunjungan langsung ke desa. Petugas tidak hanya menyampaikan materi mengenai keimigrasian, tetapi juga membangun interaksi dengan warga melalui berbagai kegiatan sosial.
“Setiap bulan kami rutin mendatangi desa binaan untuk memberikan edukasi sekaligus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan,” ungkapnya.
Melalui pola pembinaan tersebut, Imigrasi berharap masyarakat semakin memahami risiko bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal dan mampu mengenali indikasi perdagangan manusia sejak dini.
Keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, aparat, hingga media diharapkan menjadi kekuatan bersama untuk mempersempit ruang gerak pelaku TPPO dan TPPM.*
