SATUMEDIA.ID – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat meminta wilayah usaha pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan dari kawasan pertambangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang saat ini hanya bertahan di kawasan TNUK dengan populasi liar kurang dari 50 individu.
Jumhur mengatakan, permintaan penghapusan wilayah perairan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Penegasan itu kembali disampaikan Jumhur saat menghadiri peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, perlindungan Badak Jawa harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, terutama karena satwa tersebut memiliki habitat yang sangat terbatas.
“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” tegas Jumhur.
Ia menilai, keberadaan WUP di perairan sekitar TNUK perlu ditinjau kembali agar tidak membuka peluang aktivitas yang dapat mengganggu ekosistem, termasuk kegiatan survei pertambangan.
Jumhur mengingatkan, Badak Jawa merupakan satwa berstatus kritis (Critically Endangered). Kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan.
Karena itu, ancaman terhadap kawasan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari dampak kegiatan penambangan, tetapi juga aktivitas pendukung yang dilakukan sebelum eksploitasi dimulai.
Aktivitas pertambangan berpotensi memicu kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, hingga meningkatnya aktivitas manusia di sekitar habitat satwa.
Meskipun belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP yang dipersoalkan, KLH/BPLH menilai risiko ekologisnya harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Terlebih, belum ada pengukuran dampak langsung aktivitas tersebut terhadap Badak Jawa. Dengan populasi yang sangat terbatas, setiap potensi gangguan terhadap habitatnya perlu diantisipasi melalui prinsip kehati-hatian.
Melalui surat kepada Menteri ESDM, Jumhur meminta evaluasi dan peninjauan kembali keputusan terkait wilayah usaha pertambangan tersebut.
Ia juga meminta bagian WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan apabila hasil verifikasi ilmiah membuktikan wilayah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau memiliki risiko ekologis yang tidak dapat diterima bagi kawasan konservasi.
Sebagai tindak lanjut, KLH/BPLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian dan lembaga terkait.
Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan koordinat WUP dengan batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.
Selama evaluasi berlangsung, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasil kajian memberikan kejelasan.
Jumhur juga menegaskan, KLH/BPLH tidak akan memberikan persetujuan lingkungan apabila ada perusahaan yang berencana melakukan kegiatan pertambangan di perairan TNUK.
Bahkan, sikap tersebut tetap berlaku apabila PT Aneka Tambang (ANTAM) telah memperoleh izin menambang dari instansi terkait.
“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” tegas Jumhur.*


