SATUMEDIA.ID – Kegagalan pemindahan badak Jawa bernama Mustofa menjadi catatan serius di tengah wacana relokasi satwa langka tersebut dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Mustofa dilaporkan mati hanya tiga hari setelah dipindahkan, meskipun proses pemindahannya masih berlangsung di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Peristiwa tragis itu menjadi salah satu alasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menolak rencana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) ke habitat baru.
WALHI menilai, pengalaman Mustofa memperlihatkan betapa besar risiko yang harus dihadapi badak Jawa dalam proses translokasi. Bahkan, pemindahan yang masih dilakukan di dalam kawasan habitat asal pun tidak menjamin keselamatan satwa tersebut.
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi risiko serupa dengan memindahkan badak Jawa ke kawasan yang memiliki karakteristik ekologis berbeda.
Menurut dia, kematian satu individu saja merupakan kehilangan besar bagi upaya penyelamatan spesies yang populasinya sangat terbatas tersebut.
“Kasus Mustofa seharusnya menjadi peringatan bahwa pemindahan badak Jawa bukan tindakan sederhana. Jika dalam pemindahan yang masih berada di kawasan Ujung Kulon saja keselamatan satwa tidak terjamin, pemerintah harus jauh lebih berhati-hati sebelum mempertimbangkan relokasi ke habitat yang berbeda seperti Alas Purwo,” ujar Umi dalam siaran pers dikutip Sabtu (21/11/2026).
Ia menegaskan, badak Jawa tidak boleh dijadikan objek eksperimen kebijakan. Pemindahan hanya bisa dilakukan apabila terdapat bukti ilmiah kuat bahwa langkah tersebut memang diperlukan dan menjadi pilihan terbaik untuk menjaga kelangsungan hidup populasinya.
Wacana pemindahan badak Jawa pertama kali disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki.
WALHI mempertanyakan dasar kewenangan dan pertimbangan Hashim dalam mengusulkan pemindahan satwa langka yang dilindungi tersebut.
Umi menilai, tugas utama satgas semestinya mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan untuk pengelolaan taman nasional, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi.
Menurut WALHI, keputusan sebesar itu harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian terkait dengan berlandaskan kajian ilmiah, transparansi, dan akuntabilitas.
Secara regulasi, evakuasi dan translokasi satwa telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa.
Namun, aturan tersebut bukan berarti pemindahan satwa dapat dilakukan tanpa pertimbangan ekologis yang matang.
Translokasi hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat ancaman serius terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup populasi, seperti kerusakan habitat berat atau bencana yang menyebabkan kawasan asal tidak lagi layak dihuni.
Kajian juga harus mencakup kesesuaian habitat baru, ketersediaan pakan, daya dukung lingkungan, kemampuan adaptasi satwa, serta potensi gangguan terhadap spesies yang lebih dahulu menghuni kawasan tujuan.
Di Taman Nasional Alas Purwo, misalnya, pemerintah perlu mengkaji kemungkinan badak Jawa hidup berdampingan dengan banteng Jawa dan macan tutul Jawa.
Ancaman Tsunami Bukan Alasan Tunggal
WALHI juga menilai potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak bisa dijadikan alasan tunggal untuk memindahkan badak Jawa dari habitat alaminya.
Pemerintah harus terlebih dahulu menyampaikan kajian risiko bencana secara menyeluruh, termasuk probabilitas kejadian, tingkat ancaman, dampak terhadap habitat dan populasi badak, hingga skenario mitigasi.
Sebab, WALHI menilai belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan habitat badak Jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak untuk mendukung keberlangsungan hidup populasinya.
Pemerintah justru didorong memperkuat perlindungan habitat, pemantauan populasi, kesiapsiagaan bencana, serta mitigasi risiko ekologis.
Selain persoalan konservasi, WALHI meminta pemerintah menelusuri kemungkinan keterkaitan wacana pemindahan badak Jawa dengan kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada tepat di perbatasan TNUK.
Perusahaan tersebut telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare. Pada 2020, lokasi tambang PT CSD ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.
Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan PT Antam, izin PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan dan kemungkinan pengembangan wilayah tambang emas di sekitar Ujung Kulon.
Kekhawatiran WALHI semakin besar setelah terbitnya keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada Februari 2026.
Berdasarkan penelusuran terhadap peta lampiran keputusan tersebut, WALHI menemukan indikasi sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
WALHI meminta pemerintah mengklarifikasi temuan tersebut karena kawasan Ujung Kulon tidak hanya mencakup ekosistem daratan, tetapi juga perairan yang memiliki fungsi ekologis penting.
Organisasi lingkungan itu khawatir aktivitas pertambangan di sekitar taman nasional dapat memicu pencemaran air, sedimentasi, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, hingga mengancam habitat serta keanekaragaman hayati.
WALHI mendesak pemerintah menghentikan wacana pemindahan badak Jawa sampai tersedia kajian ilmiah independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pemerintah juga diminta membuka informasi mengenai penetapan wilayah pertambangan di Banten, termasuk peta spasial yang memperlihatkan keterkaitannya dengan batas dan zonasi TNUK.*




