Dibangun Sejak 2015, JLNT Pluit Belum Bisa Dipakai, Ini Kendalanya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ketika meninjau langsung JLNT Pluit, Jumat (20/11/2026).(Dok.Humas Pemprov DKI Jakarta).**

SATUMEDIA.ID – Pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Pluit di Jakarta Utara kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Setelah lebih dari 10 tahun belum beroperasi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan infrastruktur tersebut segera diselesaikan agar bisa digunakan masyarakat.

JLNT dengan panjang mencapai 1,5 kilometer itu mulai dibangun pada 2015–2016. Namun, hingga kini jalan layang tersebut belum juga dapat difungsikan karena masih ada sejumlah pekerjaan yang belum rampung.

Pramono menilai, kondisi tersebut membuat infrastruktur yang telah dibangun selama bertahun-tahun belum memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal itu disampaikannya ketika meninjau langsung JLNT Pluit, Jumat (20/11/2026). Ia meminta proses penyelesaian proyek dipercepat sehingga aset infrastruktur tersebut tidak kembali tertunda pemanfaatannya.

JLNT Pluit dibangun dengan lebar 11 meter. Kehadirannya diharapkan dapat mendukung kelancaran lalu lintas, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan Pluit, Muara Karang, dan sekitarnya.

Meski demikian, jalan layang tersebut belum bisa langsung dibuka untuk kendaraan. Sejumlah pekerjaan masih harus dituntaskan, mulai dari pengaspalan, pembangunan ramp atau oprit, pemasangan lampu penerangan, hingga penyelesaian drainase.

Selain itu, fasilitas keselamatan lalu lintas berupa marka jalan dan rambu-rambu juga harus dipasang sebelum infrastruktur tersebut dioperasikan.

Persoalan pendanaan menjadi salah satu hal yang turut diperhatikan dalam penyelesaian JLNT Pluit.

Pramono memastikan, kelanjutan pembangunan jalan layang tersebut tidak akan menggunakan dana APBD DKI Jakarta.

Dengan nilai pembangunan yang diperkirakan mencapai Rp 600 miliar, proyek tersebut saat ini sedang menjalani penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Proses itu diperlukan untuk menghitung kewajiban kontribusi pengembang secara terbuka dan terukur.

Di saat bersamaan, pengembang tengah menjalankan proses tender untuk menentukan kontraktor yang akan mengerjakan sisa pembangunan.

Pramono juga mengingatkan agar percepatan pembangunan tidak membuat aspek keamanan dikesampingkan.

Sebelum digunakan masyarakat, JLNT Pluit wajib menjalani uji laik fungsi dan pemeriksaan integritas struktur oleh lembaga independen yang memiliki sertifikasi.

Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi konstruksi benar-benar aman dan memenuhi persyaratan teknis.

Pemprov DKI Jakarta tidak ingin jalan layang tersebut dibuka hanya karena pekerjaan fisiknya sudah selesai, tanpa terlebih dahulu memastikan kelayakannya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk Basilius Ruru menyampaikan terima kasih kepada Pramono dan jajaran Pemprov DKI Jakarta atas dukungan terhadap kelanjutan pembangunan JLNT Pluit.

Ia mengapresiasi keputusan pemerintah daerah untuk meneruskan upaya penyelesaian infrastruktur yang selama ini belum dapat dimanfaatkan tersebut.

Peninjauan proyek itu turut dihadiri Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris serta sejumlah pejabat terkait.*

Pos terkait