SATUMEDIA.ID – Hari pertama bertugas, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik menghadiri sosialisasi penguatan integritas dan budaya kerja antikorupsi bagi kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. Pelaksanaan sosialisasi budaya antikorupsi itu dengan narasumber dari KPK RI.
Pelaksanaan sosialisasi budaya anti korupsi ini diikuti para asisten, para kepala dinas, kepala badan, camat, direktur RSUD maupun jajaran organisasi perangkat daerah lainnya di Hotel Grand Sunshine Soreang, Rabu (25/9/2024). Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana.
Pjs. Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik mengatakan, bahwa pada hari ini dilaksanakan sosialisasi penguatan integritas dan budaya kerja antikorupsi bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
“Ini merupakan acara pertama kami selaku Pjs. Bupati Bandung. Jadi kami ditugaskan untuk melaksanakan sebagai penjabat sementara mengisi kekosongan masa kampanye Pak Bupati Bandung Dadang Supriatna maupun wakilnya Pak Sahrul Gunawan,” tutur Dikky dalam sambutannya.
“Intinya, bahwa kami ditugaskan di sini adalah untuk menjalankan roda pemerintahan sepanjang masa cuti kampanye,” imbuhnya.
Sebagaimana yang diamanatkan Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin, kata Dikky, selama ia menjabat tentu saja hanya ditugaskan menjalankan program pemerintah yang sudah ada.
“Sementara tidak dilakukan untuk program baru. Tentu saja tidak mengurangi makna dari pemerintahan,” tutur Dikky.
Oleh karenanya, Dikky memohon dan meminta kepada jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bandung mari sama-sama meningkatkan kinerja pemerintah masing-masing.
“Di sektor masing-masing maupun di wilayah kerja masing-masing. Mari kita pertahankan kinerja yang sudah baik. Saya yakin sudah dicapai oleh pak bupati sebelumnya pak Dadang. Saya yakin sudah baik,” ujarnya.
“Namun tentu saja, mari kita tingkatkan lagi supaya roda pemerintahan ini lebih baik lagi. Sebab kinerja lebih baik yang pada akhirnya untuk masyarakat Kabupaten Bandung,” imbuhnya.
Dikatakannya, sesuai dengan misi keempat pemerintah daerah, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan.
Pada kesempatan itu, kata dia, berkaitan dengan antikorupsi ini yang paling penting bagi ASN, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik.
“Tentu saja di dalam pelaksanannya kita harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan maupun akuntabel. Hal itu perlu ditunjang oleh nilai-nilai integritas dan harus dimiliki oleh ASN di lingkungan Pemkab Bandung,” ujarnya.
Ia berharap, melalui kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam mengembangkan budaya antikorupsi menuju ASN yang berintegritas.
Pada kesempatan itu, Dikky menekankan tiga hal yang penting dan harus dijalankan bersama, pertama komitmen terhadap integritas, kedua penguatan sistem yang lebih kuat untuk membangun budaya antikorupsi dan ketiga penanaman budaya antikorupsi.
“Penanaman budaya ini tidak hanya di lingkungan para ASN dan tentunya saja kita harus menularkan kepada masyarakat. Karena berkaitan antikorupsi ini adalah kegiatan yang harus kita laksanakan bersama,” ujar Dikky.
Dikky mengharapkan kepada para pimpinan di masing-masing unit atau organisasi perangkat daerah, untuk sama-sama kuatkan budaya antikorupsi ini dengan konsisten.
“Mari kita bangun integritas dan lingkungan yang sehat dan bersih dari korupsi. Mari kita tumbuhkan nilai kejujuran. Mudah-mudahan dengan sosialisasi budaya antikorupsi ini Pemerintah Kabupaten Bandung lebih baik. Mari kita giatkan budaya antikorupsi,” ujarnya.**
