SATUMEDIA – Rekam jejak calon kepala daerah atau bupati menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan masyarakat menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Momen pilkada ini, sebaiknya menjadi tolak ukur yang strategis bagi kita sebagai masyarakat dalam konteks pembangunan, mau seperti apa pembangunan kesejahteraan dan fisik ke depan yang akan dilakukan bupati sebagai prioritas dalam belanja visi misi bupati terpilih,” kata pemerhati politik H. Agus Yasmi dalam sebuah perbincangan, Selasa (23/4/2024).
Kewajiban partai politik dalam penjaringan calon bupati, sebagai langkah awal sampai pendaftaran di KPUD nantinya menjadi sangat elok jika melihat secara lebih mendalam dalam hal mengawal area demokratisasi.
Namun satu hal yang mendasar ialah adanya upaya berkesinambungan setiap partai politik untuk menguatkan sumberdaya manusia terbaik sebagai hasil proses panjang dalam pendidikan politik di daerah agar terangkat ke permukaan.
“Untuk menjadi seorang kandidat bupati/wakil bupati, kita bisa saja melirik potensi SDM dari manapun jika memang kita semua mengakui bahwa kaderisasi pengembangan SDM di daerah sudah mufakat kita anggap gagal. Mengingat potensi Pilkada yang memakan biaya mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah,” tuturnya.
Sehingga, menurutnya, penjaringan calon kepala daerah ini jangan dibentuk menjadi sangat ekslusif oleh elit partai kemudian disodorkan kepada pemilik kedaulatan yaitu rakyat dan dipaksakan dipilih karena minimnya alternatif.
Ia berpandangan, saatnya masyarakat bersikap atau paling tidak lebih peka terhadap hal ini, dimulai dengan berdiskusi ringan berkaitan dengan apa yang dirasakan hari ini dan apa faedah kita menyuarakan pilihan politik.
“Jangan pula pilkada dan demokrasinya dilepas dengan harga yang sangat murah di bawah standar harga kebutuhan pokok satu keluarga dalam satu bulan. Karena itu merupakan penghinaan atas esensi hak yang melekat pada masyarakat pemilih,” ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Bandung ini.
Bagi publik yang sudah cerdas dan memiliki kecukupan secara kokoh dalam kebutuhan kehidupan keseharian seyogyanya mampu menjadi motivator penggerak kesadaran demokrasi yang visioner.
Pilkada akan menjadi baik jika penyelenggara dan pengawas juga amanah. Sebaliknya jika melihat perjalanan pemilu kemarin, sangat pesimis akan ada kualitas penyelenggara yang baik.
Menurutnya, patut diduga semua kewenangan hampir dipastikan dimusyawarah-mufakatkan untuk mencapai tujuan atas nama kebersamaan, menjaga kepentingan yang memiliki akses terhadapnya.
“DKPP dan KPK sangat memiliki peran strategis dalam membuat langkah pencegahan agar pemimpin yang di lahirkan, adalah pemimpin yang amanah atas janji dan komitmennya. Tidak yang pagi-pagi ngomong tempe siang sudah berubah menjadi tahu bahkan besoknya tahu tempe itu hilang sama sekali karena rasa lapar pemimpin sudah terpenuhi,” tuturnya.
Apalagi jika melihat dari fakta politik, bahwa Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam kondisi sakit cancer stadium 4, terapi hari ini pun nampaknya tidak mengarah pada suasana yang menguntungkan publik.
“Semua ini yang tahu jawaban serta solusinya adalah orang KBB yang pasti punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, Insya Allah,” tukasnya.*
