SATUMEDIA.ID – Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna HUT Kota Cimahi ke-23 menyulut bara baru di pentas politik regional Jawa Barat. Gubernur dengan ringan menyatakan bahwa Kota Cimahi layak diperluas, bahkan menyebut kemungkinan menambah wilayah dari Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Bandung, hingga Kota Bandung.
Sontak publik bertanya-tanya: apakah ini sekadar basa-basi politis, atau sinyal kuat dari seorang Gubernur yang tengah “mengiyakan” ambisi elit Kota Cimahi? Jika benar, maka ini bukan sekadar wacana teknokratis, tapi proyek politik berbalut ekspansi teritorial.
Dan kini, bola panas itu dilempar ke Kabupaten Bandung Barat. Duet Bupati Jeje Ritchi Ismail – Asep Ismail berada di garis depan. Mampukah mereka berdiri tegak membendung hasrat Cimahi yang kini seolah mendapat restu dari atas?
Cimahi Mencoba Bermain Kartu Politik
Sejak menjadi daerah otonom, Kota Cimahi memang selalu dihadapkan pada problem klasik: keterbatasan wilayah. Dengan luas hanya 40-an km² dan PAD yang stagnan, elite politik Cimahi sadar bahwa untuk bertahan, satu-satunya jalan adalah menambah wilayah dan basis pajak. Maka wacana perluasan wilayah ke KBB, Kabupaten Bandung, dan sekitarnya terus muncul tiap kali ada momentum politik.
Kini, dengan sinyal “dukungan” dari Gubernur, Pemkot Cimahi punya celah. Mereka bisa mengklaim legitimasi moral dari pernyataan pemimpin provinsi, untuk kemudian menekan pusat agar merestui perluasan. Inilah permainan politik level regional: menggunakan kekuatan simbolik gubernur sebagai pintu masuk untuk mengubah peta kekuasaan lokal.
KBB Harus Tangguh, Bukan Tunduk
KBB tidak boleh lengah. Jeje–Asep bukan hanya menghadapi wacana perluasan wilayah, tapi ujian kedaulatan daerah dan martabat kepemimpinan. Jika pemimpin KBB pasif atau terlalu kompromistis, bukan tidak mungkin sebagian wilayahnya akan diambil alih, satu per satu, atas nama efisiensi atau konektivitas wilayah.
Kawasan-kawasan perbatasan seperti Cipageran, Tani Mulya, Cilame Ngamprah dan Sariwangi Parongpong sudah lama menjadi “incaran” Cimahi karena secara ekonomi lebih aktif dan terhubung ke pusat kota. Bila dibiarkan tanpa sikap tegas, ekspansi Cimahi akan dianggap sah karena tidak ada penolakan berarti dari tuan rumah.
Inilah saatnya Jeje dan Asep menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar penjaga kursi tapi pembela teritorial dan aspirasi rakyat KBB.
Mereka harus menggerakkan kekuatan politik lokal—bersama DPRD, tokoh masyarakat, dan akademisi—untuk menolak langkah ekspansi sepihak. Jangan sampai KBB hanya diam, lalu dianggap lemah oleh daerah tetangga yang lebih agresif secara politik.
Gubernur Tak Boleh Jadi “Pemain Lapangan”
Gubernur Jawa Barat semestinya menjadi wasit yang adil, bukan justru ikut bermain dalam pertarungan kepentingan antar-daerah. Pernyataan terbuka yang memberi angin pada Cimahi adalah kesalahan politik yang bisa berbuntut konflik administratif dan sosial.
Provinsi seharusnya memediasi, bukan memihak. Tapi ketika Gubernur malah “dipinjam mulutnya” untuk menyuarakan keinginan elit lokal tertentu, maka yang muncul adalah ketimpangan politik antar-wilayah. Hal ini berbahaya bagi stabilitas pemerintahan daerah.
Pemprov Jabar mesti hati-hati: jangan sampai kegagalan mengelola ego antar-daerah justru menjadi bom waktu yang merusak kohesi regional. KBB, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung berhak menolak jika perluasan Cimahi dilakukan secara sepihak.
Saatnya Jeje–Asep Tampil Memimpin
Wacana ekspansi Cimahi bisa menjadi batu loncatan politik bagi Jeje Ritchi Ismail dan Asep Ismail jika mereka mampu bersikap tegas dan berpihak pada rakyat. Mereka bisa menjadi simbol perlawanan daerah terhadap ekspansi kekuasaan yang dilakukan tanpa etika, tanpa kajian, dan tanpa suara rakyat.
Tapi bila justru mereka gamang, tidak bersikap, atau bahkan ikut terseret dalam permainan kompromi politik tingkat elite, maka sejarah akan mencatat mereka sebagai pemimpin yang gagal menjaga wilayahnya sendiri.
Cimahi boleh bermimpi besar. Tapi KBB harus belajar bersikap keras. Karena mempertahankan wilayah bukan soal teknis administrasi, tapi soal harga diri dan kepercayaan rakyat.*
